JAKARTA,PO — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan langkah terpadu untuk membenahi ekosistem peternakan nasional, mulai dari penyediaan bahan baku pakan, penguatan kemitraan petani jagung dan peternak, penyerapan hasil panen, hingga perluasan pasar produk peternakan.
Paket kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi persoalan yang berulang di sektor peternakan, terutama tingginya biaya pakan, ketidakpastian pasokan jagung, dan fluktuasi harga telur. Pemerintah juga mendorong penguatan industri pengolahan agar produksi peternak memiliki pasar yang lebih luas dan nilai tambah yang lebih tinggi.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Mentan Amran bersama perwakilan peternak, koperasi, dan asosiasi peternakan di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Amran menegaskan, pemerintah ingin menghadirkan kebijakan yang tidak sekadar meredam gejolak harga sesaat, tetapi membangun sistem usaha yang berkelanjutan dan memberikan keuntungan bagi petani maupun peternak.
“Rapat hari ini adalah kita menghasilkan beberapa kebijakan dan insyaallah menjadi solusi permanen. Arahan Bapak Presiden, dengarkan suara rakyat, dengarkan suara peternak dan petani Indonesia. Buat regulasi yang menguntungkan, yang berpihak pada mereka,” ujar Amran.
Menurutnya, persoalan peternakan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ketersediaan pakan, produksi jagung, pembiayaan, penyimpanan, hingga pemasaran harus terhubung dalam satu rantai usaha yang saling mendukung.
“Yang pertama adalah kita membangun ekosistem yang sehat. Dari hulu sampai hilir harus kita jaga. Kita bangun sistem yang bagus,” tegasnya.
Pada sektor hulu, Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan benih jagung gratis untuk pengembangan lahan seluas 20.000 hektare hingga Desember 2026.
Program ini dirancang untuk memperkuat kemitraan antara peternak dan petani jagung. Peternak didorong membina kelompok tani sekaligus menjadi pembeli hasil panen, sehingga kebutuhan bahan baku pakan dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri.
Apabila hasil panen melebihi kebutuhan peternak, Perum Bulog akan berperan sebagai pembeli siaga atau offtaker untuk menyerap kelebihan produksi. Jagung tersebut dapat disimpan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan ketika pasokan di pasar menurun.
“Peternak punya binaan, binaan petani jagung. Kementerian Pertanian memberikan sampai Desember 20.000 hektare benih jagung gratis. Setelah ditanam, peternak yang menjadi pembeli. Kalau terjadi kelebihan pasokan, yang menjadi offtaker adalah Bulog,” kata Amran.
Untuk mendukung peningkatan produksi, pemerintah juga merencanakan bantuan alat dan mesin pertanian berupa 20 unit traktor pada tahap awal. Jumlah bantuan dapat ditambah berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Dukungan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas produksi petani sekaligus memperkuat kepastian pasokan jagung bagi industri pakan dan peternak.
Selain mendorong peningkatan produksi, pemerintah menaruh perhatian pada ketersediaan jagung selama periode September hingga Desember, yang dinilai sebagai masa kritis bagi pemenuhan kebutuhan peternak.
Amran meminta Bulog menjaga stok jagung hingga mencapai 250.000 ton pada periode tersebut. Cadangan ini ditujukan untuk mengantisipasi tekanan pasokan dan menjaga ketersediaan bahan baku pakan ketika kebutuhan meningkat.
“Ini dijaga. Stoknya kita minta 250.000 ton pada bulan-bulan kritis,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan mekanisme resi gudang untuk mengatasi keterbatasan modal petani, koperasi, maupun peternak dalam menyerap hasil panen.
Melalui skema yang dibahas, Bulog dapat membeli jagung yang belum terserap akibat keterbatasan pembiayaan, kemudian menyimpannya di gudang sesuai mekanisme yang disepakati. Kepemilikan stok dan hak penarikan kembali harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Misalnya, peternak sudah membeli sebagian hasil panen, tetapi masih ada yang belum terbeli karena modal terbatas. Bulog yang membeli dan menyimpannya di gudang. Itu tetap menjadi milik koperasi, menjadi tabungannya. Ketika membutuhkan, stok tersebut bisa ditarik kembali,” jelas Amran.
Mekanisme ini diharapkan membantu petani memperoleh kepastian penyerapan hasil panen, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi peternak dalam memenuhi kebutuhan jagung ketika harga pasar mengalami kenaikan.
Pembenahan tidak hanya menyasar sektor hulu, tetapi juga diarahkan pada peningkatan penyerapan produk peternakan.
Pemerintah mendorong pemanfaatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperluas pasar telur. Amran menyebut peningkatan konsumsi telur menjadi tiga kali seminggu sebagai salah satu langkah yang dibahas untuk memperkuat permintaan dan membantu menjaga harga di tingkat peternak.
Di sisi hilir, pemerintah juga membahas pengembangan industri pengolahan tepung, telur, dan daging melalui koordinasi lintas kementerian.
Pengembangan industri tersebut diharapkan menciptakan pasar alternatif ketika produksi meningkat, memperpanjang pemanfaatan produk peternakan, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha.
Dengan pasar yang lebih beragam, peternak diharapkan tidak hanya bergantung pada penjualan produk segar, tetapi juga memperoleh peluang dari industri pengolahan.
Upaya menekan biaya produksi juga mencakup penyediaan bahan baku pakan berupa soybean meal (SBM) atau bungkil kedelai.
Melalui ID FOOD, pemerintah mengupayakan penyediaan bahan baku tersebut dengan harga yang lebih terjangkau dan distribusi langsung kepada peternak. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan biaya produksi, terutama bagi peternak yang bergantung pada bahan baku pakan dari luar rantai pasok lokal.
Amran menegaskan, penguatan pasokan bahan baku harus berjalan beriringan dengan kebijakan penyerapan hasil produksi dan perluasan pasar. Dengan demikian, peternak tidak hanya terbantu dari sisi biaya, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh keuntungan dari hasil usahanya.
Ia menilai kemampuan peternak meningkatkan produksi ayam dan telur, termasuk membuka peluang ekspor, perlu ditopang kebijakan yang memberikan kepastian usaha.
“Selama kami sehat, kami berada di sisi petani. Tidak akan saya biarkan peternak jalan sendiri. Kami akan membela semaksimal mungkin. Itu perintah Bapak Presiden: jaga mereka, lindungi mereka, beri kesempatan peternak untung, pasti dia berproduksi,” tegasnya.
Amran meminta asosiasi dan koperasi peternak ikut mengawal pelaksanaan kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan pelaku usaha. Pemerintah, kata dia, akan terus memperbaiki regulasi untuk memperkuat rantai usaha peternakan dari penyediaan bahan baku, produksi, pembiayaan, penyimpanan, hingga pemasaran.
Keberhasilan paket kebijakan ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, termasuk realisasi bantuan benih, kepastian penyerapan oleh Bulog, kecukupan stok, akses peternak terhadap bahan baku, serta efektivitas perluasan pasar melalui program pemerintah dan industri pengolahan.
Jika seluruh mata rantai tersebut berjalan selaras, petani berpeluang memperoleh kepastian pasar, sementara peternak memiliki akses bahan baku dan pasar yang lebih terjamin.
“Intinya kita bangun ekosistem. Ekosistem ini adalah solusi permanen,” pungkas Amran.
Sumber : Kementan RI
Editor : Tim Redaksi
