JAKARTA,PO – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026) sore. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP melaporkan sejumlah perkembangan program strategis di sektor perumahan yang menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Turut mendampingi Menteri PKP dalam pertemuan tersebut Presiden Direktur Standard Chartered Indonesia, Rino Santodiono Donosepoetro.
Salah satu agenda utama yang dilaporkan adalah perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang aman, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus mengurangi angka kawasan permukiman yang masih membutuhkan penataan.
Menteri Maruarar juga menyampaikan kemajuan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, yang merupakan bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah.
“Proyek tersebut saat ini telah memasuki tahap pembersihan lahan (land clearing) dan groundbreaking sebagai langkah awal pembangunan hunian vertikal yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” sebutnya.
Selain itu, Menteri PKP melaporkan rencana penambahan cakupan Program Bedah Rumah pada tahun 2027 untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Usulan perluasan program tersebut telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak bagi rakyat.
Pemerintah menilai sektor perumahan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, berbagai program prioritas terus diperkuat, mulai dari pembangunan rumah subsidi, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih mudah, murah, dan terjangkau.
Melalui Program 3 Juta Rumah dan berbagai program pendukung lainnya, pemerintah berkomitmen menghadirkan hunian yang layak, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mengurangi backlog perumahan nasional serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
Sumber – Setkab RI
