Toraja Utara – Jelang Pilkalem di sejumlah wilayah di Toraja Utara, para calon Kepala Lembang atau Desa, gencar melakukan sosialisasi dukungan ke masyarakat.
Sesuai agenda dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Lembang (PMPL) Torut, Pilkalem 87 Lembang (Desa) di Torut, dijadwalkan berlangsung bulan November dan Desember 2019 ini.
Namun, di tengah sosialisasi Pilkades atau Pilkalem itu, segala cara dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan simpatisan masyarakat.
Cara-cara yang tidak sehat pun bermunculan. Terkait bahaya laten Politik Uang dari salah satu calon yang terindikasi.
Seperti yang terjadi di Lembang Rante Uma, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
Empat calon Kepala Lembang salah satu diantaranya terindikasi melakukan praktik money politics. Pasalnya, seorang dari calon bernisial SR (65), diduga kuat melakukan Money Politics di dusun Rante Sangpapa dan dusun Salutalla.
Money politics itu digunakan agar bisa memaksimalkan kemenangan sang calon. Padahal mahar Politik yang begitu besar bisa merugikan dirinya dan orang lain.
Hal tersebut terjadi lantaran tak mampu bersaing secara sehat dan khawatir saingannya terlalu kuat.
Sehingga salah satu calon itu rela mengeluarkan mahar yang begitu besar. Jika ada yang memenangkan kontestasi Pilkalem tersebut.
Gaji dan semuanya tak cukup untuk mengembalikan mahar politik yang begitu sangat fantastis jumlahnya.
Menurut sumber yang layak dipercaya dari salah seorang (EX), warga di Lembang Rante Uma. Politik uang (BLT) yang sudah beredar di dua dusun bervariasi. Diduga Ada 2 juta hingga 3 juta perorang (DPT).
Kalau seperti itu, SR (65) menggunakan cara-cara yang tak terpuji dan pastinya itu merusak Tatanan Demokrasi.
“Bukan mau membangun kalau dia naik/terpilih nantinya, malahan menghancurkan Uang Negara kalau begitu pak. Yang saya tahu pak di dusun Pong ta’bi (dusun To’ Ta’bi) ada 10 orang dan ada di dusun Salu Talla belum di tahu pasti berapa orang itu di kasih 3 (juta) itu. Satu orang yang diberikan, diduga 3 juta pak. Makanya kita heran itu pak, tiga 3 (juta) perorang,” kata narasumber yang enggan disebutkan namanya membenarkan dugaan tersebut, Sabtu malam (2/11/2019).
Menanggapi hal ini, Cakalem yang di konfirmasi berinisial SR (65) menampik apa yang ditudingkan dari salah satu warga terkait politik uang yang diedarkan di dua dusun tersebut.
“Tidak benar itu pak, kita kan maunya itu murni dalam Pilkalem atau Pilkades. Untuk memperjuangkan kebaikan masyarakat, kalau biaya-biaya seperti waktu kampanye, kita beli semacam makanan. Itukan saya rasa boleh saja, karena masyarakat jauh-jauh itu kita kasih makan,” ungkap sang calon saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya, Sabtu (2/11/2019) malam.
Tidak pernah saya lakukan itu pak. Kita kan mau baik sama masyarakat, itu mungkin saja ada yang mau menyudutkan saya dalam Pilkalem ini,” lanjut dia.
Sekedar diketahui, pada Senin (4/11) beberapa hari yang lalu, empat calon tersebut telah menandatangani pakta integritas.
Dari beberapa point penandatanganan fakta integritas tersebut berbunyi bahwa bila ada salah satu calon yang benar-benar terbukti melakukan praktik money politics akan mendapatkan sangksi berupa diskualifikasi.