Oleh : Zulkarnain Hamson
OPINI – Perspektif dekolonial berangkat dari kritik terhadap dominasi pengetahuan Barat yang selama ini menjadi rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu komunikasi. Sebagian besar teori komunikasi modern lahir dari pengalaman negara-negara demokrasi Barat, kemudian diposisikan seolah-olah sebagai standar yang berlaku universal.
Padahal, realitas media di berbagai belahan dunia tidak selalu berada dalam kondisi yang sama. Pengalaman masyarakat di wilayah Timur, negara-negara bekas koloni, maupun kawasan yang mengalami pendudukan militer dan konflik berkepanjangan, memiliki dinamika yang jauh berbeda. Karena itu, pendekatan dekolonial hadir sebagai upaya menghadirkan cara pandang baru yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada paradigma Barat.
Gagasan tersebut saya temukan kembali ketika membaca artikel berjudul Media Politics in Palestine and Journalism Between Colonial Control, Structural Constraints, and Resistance karya Issam Iyrot yang diterbitkan dalam Discover Global Society, Volume 4, Artikel 114 (2026).
Artikel ini mengulas bagaimana jurnalisme Palestina tumbuh dan bertahan di tengah pendudukan militer yang berlangsung lama, pembatasan politik, hingga berbagai bentuk perlawanan masyarakat. Penulis berpendapat bahwa teori media arus utama tidak lagi memadai untuk menjelaskan realitas Palestina karena teori-teori tersebut dibangun atas asumsi adanya negara yang berdaulat, institusi media yang stabil, dan kebebasan pers yang relatif terjamin.
Pandangan tersebut tidak mengejutkan bagi saya. Pada 2023–2024, pendekatan dekolonial juga menjadi salah satu landasan analisis dalam penelitian saya mengenai fenomena kreator konten media sosial di Kota Makassar. Pilihan itu dipengaruhi oleh munculnya kritik dari empat jurnalis Jerman yang mendorong masyarakat Asia untuk mulai melepaskan ketergantungan terhadap konsep jurnalisme Barat sebagai satu-satunya acuan.
Dalam artikelnya, Issam Iyrot memperkenalkan konsep Asymmetric and Securitized Media Dependency atau Ketergantungan Media yang Asimetris dan Tersekuritisasi. Konsep ini menawarkan sudut pandang baru mengenai hubungan antara masyarakat, media, dan konflik.
Paradoksnya sangat menarik. Ketika konflik semakin meningkat, masyarakat justru semakin bergantung kepada media sebagai sumber informasi, orientasi politik, sekaligus sarana koordinasi sosial. Namun, pada saat yang sama, media dan para jurnalis justru semakin rentan menjadi sasaran kekerasan, sensor, kriminalisasi, pembatasan hukum, hingga tekanan politik.
Dengan kata lain, meningkatnya ketergantungan publik terhadap media tidak otomatis memperkuat posisi media. Sebaliknya, kondisi tersebut justru memperbesar tingkat kerentanannya.
Penelitian Iyrot menggunakan pendekatan analisis dokumen kualitatif yang dipadukan dengan Critical Discourse Analysis (CDA) terhadap 32 dokumen yang diterbitkan sepanjang Oktober 2023 hingga Maret 2025. Dokumen tersebut meliputi laporan organisasi kebebasan pers, kebijakan resmi pemerintah, serta pernyataan organisasi profesi jurnalis.
Dari penelitian itu muncul empat temuan utama.
Pertama, adanya kendala struktural berlapis, yakni kombinasi kontrol militer eksternal, regulasi politik internal, dan lemahnya kapasitas kelembagaan media.
Kedua, sekuritisasi jurnalisme, yaitu praktik pelabelan aktivitas jurnalistik sebagai ancaman terhadap keamanan negara sehingga membenarkan tindakan sensor, pengawasan, pembatasan akses informasi, bahkan kekerasan terhadap jurnalis.
Ketiga, resistensi epistemik, yakni upaya jurnalis Palestina membangun narasi alternatif yang menempatkan pengalaman warga sipil, sejarah konflik, dan kekerasan struktural sebagai bagian penting dari pemberitaan.
Keempat, peran ganda media digital. Di satu sisi, platform digital membuka ruang dokumentasi dan penyebaran informasi secara luas. Namun di sisi lain, media digital juga menghadirkan bentuk kontrol baru melalui moderasi konten, penghapusan akun, hingga algoritma yang dapat membatasi distribusi informasi.
Salah satu kontribusi penting artikel tersebut adalah kritik terhadap teori klasik Media System Dependency yang selama ini menyatakan bahwa semakin tinggi ketergantungan masyarakat terhadap media, maka semakin besar pula pengaruh media terhadap masyarakat.
Realitas Palestina justru menunjukkan hal yang berbeda. Ketergantungan masyarakat terhadap media tidak selalu diikuti meningkatnya kekuatan institusi media. Dalam situasi kolonial dan konflik berkepanjangan, media tetap berada dalam posisi yang rapuh karena terus menghadapi tekanan kekuasaan.
Fenomena Palestina karena itu tidak lagi layak dipandang sebagai sebuah pengecualian, melainkan sebagai pengalaman yang berpotensi melahirkan teori-teori baru mengenai hubungan antara media, kekuasaan, dan konflik.
Pada akhirnya, jurnalisme Palestina memperlihatkan bahwa ruang media bukan sekadar arena penyebaran informasi, tetapi juga medan pertarungan politik sekaligus pertarungan pengetahuan. Para jurnalis tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyampai berita, melainkan juga mempertahankan hak masyarakat untuk mendokumentasikan realitas, menjaga ingatan kolektif, dan menghadirkan pengetahuan alternatif di tengah berbagai bentuk pembatasan.
Dunia terus berubah dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Karena itu, jurnalisme pun harus terus belajar dari realitas, bukan semata-mata dari teori yang dibangun dalam konteks sosial yang berbeda.
Watampone, 27 Juni 2026
Dr. Zulkarnain Hamson S.Sos, M.Si
Dosen Ilmu Komunikasi di Makassar
