Oleh : Syahrullah Sanusi. S.Sos., M.Si (Alumni Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Unhas)
OPINI – Bayangkan sebuah kota di mana kamu tidak pernah perlu menghabiskan lebih dari 15 menit—entah jalan kaki atau bersepeda—untuk mencapai sekolah, pasar, klinik, taman, tempat kerja, atau kafe favorit. Tidak ada lagi kemacetan dua jam ke kantor. Tidak ada lagi ketergantungan mutlak pada mobil pribadi. Ini bukan utopia fiksi ilmiah—ini konsep perencanaan wilayah yang sedang diuji coba di berbagai kota besar dunia, dan namanya adalah the 15-minute city.
Lahir dari Krisis, Bukan dari Teori
Konsep ini dipopulerkan oleh Carlos Moreno, pakar ilmu kompleksitas dari Sorbonne, dan mendapat panggung besar saat Wali Kota Paris, Anne Hidalgo, mengadopsinya sebagai visi pembangunan kota pasca-pandemi. Ironisnya, gagasan ini justru menemukan momentumnya di tengah krisis—saat pandemi memaksa jutaan orang di seluruh dunia menyadari satu hal yang mengganggu: betapa jauh dan melelahkannya jarak antara rumah mereka dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
Selama puluhan tahun, banyak kota modern dibangun dengan logika zonasi fungsional yang kaku—area residensial di satu sisi, kawasan bisnis di sisi lain, pusat perbelanjaan entah di mana. Hasilnya, warga kota terjebak dalam ritme hidup yang serba komuting: bangun pagi, macet ke kantor, macet lagi pulang, hampir tanpa waktu tersisa untuk keluarga atau komunitas.
Prinsip Dasar yang Sebenarnya Tidak Baru
Menariknya, konsep kota 15 menit sebenarnya bukan penemuan baru. Ia adalah kembalinya pola hidup yang dulu alami dimiliki kota-kota pra-industri, sebelum mobil menjadi pusat perencanaan wilayah. Kampung-kampung tradisional, kota-kota abad pertengahan di Eropa, hingga banyak permukiman tradisional di Nusantara—semuanya secara alami dirancang agar kebutuhan dasar bisa dijangkau dengan berjalan kaki.
Yang membedakan pendekatan kontemporer ini adalah upaya sengaja untuk merancang ulang kota-kota modern yang telanjur tersebar luas agar kembali memiliki struktur “polisentris”—yakni memiliki banyak pusat layanan kecil yang tersebar merata, bukan hanya satu pusat kota tunggal yang harus dituju semua orang.
Empat Pilar yang Menopang Konsep Ini
Perencana wilayah yang mengusung gagasan ini umumnya menekankan beberapa prinsip kunci. Pertama, keberagaman fungsi lahan dalam satu kawasan kecil—perumahan, tempat kerja, ritel, dan ruang publik harus hidup berdampingan, bukan terpisah oleh zonasi kaku. Kedua, kepadatan yang cukup untuk membuat layanan lokal secara ekonomi layak dijalankan, tanpa harus menjadi kepadatan yang menyesakkan. Ketiga, kedekatan fisik yang nyata—jarak yang bisa ditempuh tanpa kendaraan bermotor. Keempat, konektivitas jalur pejalan kaki dan sepeda yang aman dan menyenangkan, bukan sekadar trotoar sempit yang terjepit di antara arus kendaraan.
Tantangan yang Tidak Bisa Diabaikan
Tentu saja, konsep seindah apa pun akan berhadapan dengan kenyataan yang rumit. Kota-kota yang sudah telanjur terbentuk selama puluhan bahkan ratusan tahun tidak bisa dirombak dalam semalam. Ada tantangan kepemilikan lahan, resistensi dari sektor ritel skala besar yang justru diuntungkan oleh pola belanja terpusat, hingga kesenjangan sosial—di mana kawasan mahal lebih mudah mendapatkan fasilitas lengkap dibanding kawasan pinggiran yang kurang terlayani.
Ada pula kritik yang lebih tajam: sebagian kelompok mengaitkan konsep ini dengan teori konspirasi soal pembatasan mobilitas warga, meski para perencana kota menegaskan tujuannya justru sebaliknya—memberi warga lebih banyak pilihan, bukan membatasi kebebasan bergerak mereka.
Relevansi bagi Kota-Kota di Negara Berkembang Bagi kota-kota yang sedang tumbuh pesat, termasuk banyak kota besar di Indonesia, gagasan ini punya relevansi ganda. Alih-alih meniru pola pertumbuhan kota-kota Barat yang telanjur bergantung pada kendaraan pribadi, ada kesempatan untuk merancang kawasan-kawasan baru dari awal dengan prinsip kedekatan dan keberagaman fungsi—daripada harus melakukan perombakan mahal di kemudian hari.
Kuncinya bukan meniru mentah-mentah kota Eropa, melainkan mengadaptasi prinsip dasarnya: manusia seharusnya tidak perlu menempuh perjalanan panjang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup paling dasar.
Kota untuk Manusia, Bukan untuk Kendaraan. Pada akhirnya, kota 15 menit bukan sekadar soal jarak tempuh. Ia adalah pergeseran filosofi mendasar dalam perencanaan wilayah: dari kota yang dirancang mengelilingi mobilitas kendaraan bermotor, menuju kota yang dirancang mengelilingi kehidupan manusia itu sendiri—waktu, kesehatan, komunitas, dan rasa memiliki terhadap ruang tempat mereka tinggal.
Mungkin, di situlah letak revolusi sesungguhnya: bukan pada teknologi canggih atau infrastruktur mahal, melainkan pada keberanian untuk bertanya ulang, “Sedekat apa seharusnya jarak antara rumah dan kehidupan yang kita jalani?”
