JAKARTA,PO – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penataan ulang kawasan Gelora Bung Karno (GBK) secara menyeluruh guna menjadikannya sebagai ikon baru Indonesia yang berstandar internasional sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Usai pertemuan, Rosan menjelaskan bahwa Presiden menginginkan pengembangan kawasan GBK dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Penataan tidak hanya mencakup revitalisasi Hotel Sultan, tetapi juga seluruh kawasan GBK yang memiliki luas sekitar 200 hektare.
“Bapak Presiden mengarahkan agar kawasan ini dikembangkan secara menyeluruh sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan sekaligus menjadi kebanggaan nasional,” ujar Rosan.
Menurutnya, pemerintah tengah mematangkan konsep pengembangan kawasan tersebut dengan melibatkan sejumlah badan usaha milik negara. Setelah proses administrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara rampung, pengelolaan kawasan berpotensi melibatkan berbagai entitas strategis, termasuk InJourney dan Meru.
Rosan menegaskan fungsi perhotelan tetap akan dipertahankan sebagai bagian dari kawasan GBK. Namun, pengembangannya akan dilakukan dengan konsep yang lebih modern dan terintegrasi sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.
Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi, kawasan GBK juga diproyeksikan sebagai destinasi sport tourism kelas dunia. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan meningkatkan kualitas berbagai fasilitas olahraga dan pendukung lainnya agar memenuhi standar internasional.
Transformasi kawasan GBK diharapkan dapat memperkuat daya tarik Jakarta sebagai kota global, mendorong investasi, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan olahraga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden
