JAKARTA,PO – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Kebijakan tersebut menjadi fokus utama dalam konsolidasi internal yang dilakukan pasca pergantian pimpinan di tubuh BGN.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan program sekaligus memastikan manfaatnya tetap dirasakan masyarakat secara luas.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026), Nanik menyebutkan bahwa meski alokasi anggaran program mengalami penyesuaian dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, komitmen pemerintah untuk menjalankan Program MBG tetap tidak berubah.
Menurutnya, BGN terus mencari berbagai peluang penghematan anggaran agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat guna tanpa mengurangi target layanan kepada masyarakat.
Sebagai langkah awal, BGN akan melakukan penataan kembali penerima manfaat melalui proses refocusing. Langkah ini bertujuan memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang menjadi prioritas sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.
Strategi berikutnya adalah menghentikan sementara pembangunan unit baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan moratorium tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia sebelum melakukan ekspansi layanan.
Selain itu, BGN juga akan melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap dapur-dapur SPPG yang saat ini telah beroperasi. Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penguatan sistem pengelolaan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan.
Nanik menegaskan bahwa setiap dapur MBG wajib memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan fasilitas yang tidak sesuai standar, BGN tidak akan ragu mengambil langkah penghentian sementara operasional hingga perbaikan dilakukan.
Langkah strategis lainnya adalah memperluas implementasi Program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan skema yang lebih adaptif dan efisien. Pendekatan tersebut dirancang untuk memastikan layanan gizi tetap menjangkau masyarakat di daerah terpencil tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Menurut Nanik, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi tata kelola program yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Dengan strategi baru ini, BGN optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan secara optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
“Kami fokus pada upaya efisiensi anggaran agar program dapat berjalan semakin baik dan berkelanjutan,” ujar Nanik. (**)
Rdk
