JAKARTA,PO — Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pemerintah memperkuat inklusi keuangan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi El Nino dan dampak erupsi gunung berapi.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari perluasan akses layanan keuangan masyarakat hingga pengamanan kebutuhan pokok di tengah ancaman gangguan iklim dan bencana.
Dalam sektor keuangan, pemerintah mencatat tingkat inklusi keuangan masyarakat telah mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Presiden Prabowo mengarahkan agar masyarakat Indonesia memiliki akses rekening perbankan. Pemerintah menyiapkan pembukaan rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Data tersebut nantinya akan dipadankan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong efisiensi sistem pembayaran.
Penguatan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga menjadi bagian dari strategi pemerintah. QRIS akan terus didorong sebagai gateway sistem pembayaran untuk memperluas akses transaksi digital, sekaligus meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat.
Selain agenda inklusi keuangan, pemerintah mematangkan langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino yang dapat berdampak terhadap sektor pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga, termasuk melalui keberlanjutan program bantuan pangan berupa beras. Bantuan tersebut telah disalurkan hingga September dan direncanakan berlanjut pada Oktober, November, hingga Desember sesuai arahan Presiden.
Di tengah potensi gangguan akibat faktor cuaca, pemerintah juga meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas sejumlah gunung berapi yang mengalami erupsi. Perhatian diarahkan tidak hanya pada keselamatan masyarakat, tetapi juga terhadap dampaknya terhadap aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta kelancaran penerbangan di wilayah terdampak.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan fokus pemerintah pada penguatan perlindungan masyarakat dari berbagai risiko, baik ekonomi maupun bencana.
Pemerintah dituntut memastikan perluasan akses keuangan berjalan beriringan dengan kesiapan menghadapi ancaman iklim dan bencana, sehingga kebutuhan dasar masyarakat, stabilitas ekonomi, dan distribusi logistik tetap terjaga.
Setkab RI
Editor : Tim Redaksi
