JENEPONTO,PO – Sejumlah usulan aspirasi dari warga yang berada di Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamaletea Kabupaten Jeneponto, Sulsel didominasi persolaan di sektor pertanian hingga pelayanan mendasar lainya.
Hal itu disampaikan warga saat mereka mengikuti Reses Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan II Tahun 2026. Digelar Anggota DPRD Jeneponto, Agus Ts di salah satu rumah warga di Lingkungan Manjangloe, Minggu, 9 Agustus 2026.
Berbagai usulan keluhan disampaikan warga seperti permohonan perbaikan jalan usaha tani, air bersih persolaan bantuan bibit dan bantuan alsintan hingga pelayanan kesehatan.
“Kami sangat berharap agar adanya bantuan di sektor pertanian, sehingga hasil pertanian di wilayah kami dapat menghasilkan lebih baik”ujar salah satu warga.
Olehnya itu, ditengah tengah kegiatan Reses itu pula, Anggota DPRD Jeneponto Agus Ts lewat kegiatan, Ia memberikan kesempatan kepada masyarakat Dapil II (Tamalatea-Bontoramba) untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan,dan kebutuhan dasar lainnya.
“Itulah, pentingnya kegiatan reses kita gelar, karna upaya mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat. Aspirasi yang kita sampaikan akan kami tindak lanjuti sebagai bentuk komitmen kita kawal untuk diperjuangankan,” ungkapnya lewat keterangannya, kepada awak media, publikasionline.id.
Legislator Partai PPP itu berharap lewat reses ini diharapkan menjadi momentum penting bagi masyarakat di dapil II untuk terus menyuarakan kebutuhan mereka sekaligus bagian dari silaturahmi sebagai Anggota DPRD Jeneponto dengan konstituen.
“Lewat inilah, kami selaku anggota dewan untuk bersilaturahmi mendengarkan apa yang menjadi usulan untuk kita perjuangan demi kesejahteraan masyarakat,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Jeneponto itu.
Agus Ts mengungkapkan selama terpilih sebagai Anggota DPRD Jeneponto, Ia belum bisa memaksimalkan untuk memberikan banyak kebutuhan masyarakat yang Ia perjuangan, Dikarenakan saat ini Anggaran mengalami pemangkasan atau Efesiensi. Sehingga tidak ada lagi Anggaran yang biasa di sebut Pokir.
“Iya, kami di DPRD itu ada pemangkasan anggaran atau Efesiensi, sehingga tidak ada lagi anggaran Pokir. Namun, walapun seperti itu kami tetap memaksimalkan kebutuhan pelayanan di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Ratusan warga terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, petani hingga Ibu Rumah Tangga (IRT) yang hadir di acara reses pun ditutup dengan sesi dialog terbuka dan penyerapan aspirasi secara langsung, warga yang ada pun tampak aktif menyampaikan gagasan.
Firmansyah
Aditor : Hendri
