JAKARTA,PO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan agenda prioritas nasional tahun 2027. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif Kemendagri dalam pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup berbagai sektor strategis pembangunan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa peran Kemendagri akan difokuskan pada penguatan koordinasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap pemerintah daerah agar program-program prioritas pemerintah pusat dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Sejumlah program strategis yang akan didukung Kemendagri antara lain percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera, program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga penguatan sektor kesehatan melalui program pemberantasan tuberkulosis (TBC).
Selain mendukung agenda prioritas nasional, Kemendagri juga akan menjalankan berbagai program yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda. Program tersebut meliputi seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penguatan administrasi kependudukan, serta pengembangan identitas digital sebagai bagian dari transformasi pemerintahan berbasis teknologi.
Kemendagri juga berkomitmen untuk terus mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah guna memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian dana insentif bagi daerah berprestasi, pembinaan kepala daerah dan DPRD, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penyelesaian batas wilayah dan batas desa, serta peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan layanan administrasi kependudukan sebagai fondasi utama implementasi pemerintahan digital nasional. Menurutnya, data kependudukan akan menjadi basis utama integrasi layanan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Data kependudukan akan menjadi platform utama dalam integrasi layanan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah akan terus memperkuat penerapan government technology dan e-government guna mewujudkan layanan publik yang terintegrasi, cepat, dan efisien,” ujar Tito.
Langkah tersebut sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan modern berbasis digital yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan nasional di seluruh daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). kemarin.
Sumber : Kemendagri
