JAKARTA,PO — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026), untuk membahas berbagai agenda strategis di sektor energi, mulai dari penguatan ketahanan energi nasional, percepatan program hilirisasi, hingga jaminan stabilitas harga energi bagi masyarakat.
Usai pertemuan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan sumber-sumber energi alternatif dan optimalisasi potensi energi dalam negeri.
Menurut Bahlil, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus mewujudkan kemandirian energi nasional yang berkelanjutan.
“Salah satu program prioritas yang menjadi perhatian Presiden adalah percepatan konversi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG),” ujar Bahlil.
Program tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya energi domestik sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
Selain membahas pengembangan energi alternatif, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya percepatan program hilirisasi sumber daya alam sebagai bagian dari strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Hilirisasi diharapkan mampu memperkuat industri dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah turut membahas pendataan sektor pertambangan guna memastikan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pendataan yang akurat dinilai penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan energi nasional.
Presiden juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sektor kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), guna memastikan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha tetap terpenuhi secara optimal.
Terkait kebutuhan energi masyarakat, pemerintah memastikan tidak akan ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.
Sementara itu, untuk BBM dan LPG nonsubsidi, penyesuaian harga tetap mengikuti perkembangan harga pasar dan kondisi ekonomi yang berlaku.
Langkah-langkah yang dibahas dalam pertemuan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional, memperkuat hilirisasi industri, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh akses energi dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang memadai.
Sumber: BPMI Setpres
