JAKARTA,PO — Pemerintah terus mengakselerasi upaya pemulihan pascabencana di berbagai daerah terdampak dengan mengedepankan sejumlah indikator utama. Pemulihan tersebut diukur dari pulihnya fungsi pemerintahan, infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan dan pendidikan, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi, Senin 6 April 2026 kemarin.
Di Sumatera Barat, proses pemulihan dinilai relatif paling cepat. Dari total 19 kabupaten/kota, sebanyak 16 wilayah terdampak, dan 13 di antaranya kini telah menunjukkan kondisi pemerintahan dan aktivitas masyarakat yang berjalan cukup lancar.
Sementara itu, di Sumatera Utara, sebagian besar daerah juga mencatat kemajuan signifikan, meski masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Adapun di Aceh, beberapa daerah telah mendekati kondisi normal, namun sebagian lainnya masih membutuhkan penanganan intensif, seperti di Aceh Tamiang.
Dalam aspek penanganan pengungsi, pemerintah memastikan adanya progres positif, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) serta perencanaan hunian tetap (huntap). Pemerintah menekankan pentingnya percepatan pembangunan huntap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara.
“Huntap menjadi prioritas utama, disusul dengan penanganan infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan yang merupakan akses utama masyarakat,” demikian penegasan dalam rapat koordinasi tersebut.
Pemerintah juga mengapresiasi sinergi lintas sektor yang terus bekerja di lapangan, salah satunya respons cepat dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam menangani gangguan akses jalan di wilayah terdampak.
Meski menunjukkan perkembangan positif, pemerintah mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti normalisasi sungai, perbaikan lahan pertanian dan tambak, serta pembangunan infrastruktur permanen.
Secara keseluruhan, proses pemulihan pascabencana diperkirakan akan berlangsung hingga tiga tahun ke depan, dengan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat kembali hidup normal secara bertahap dan berkelanjutan.
Laporan ini disampaikan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, sebagai bagian dari upaya koordinasi nasional percepatan pemulihan pascabencana.
