JAKARTA,PO — Pemerintah menyiapkan penguatan sektor peternakan dari hulu hingga hilir melalui integrasi produksi jagung pakan, kemitraan petani dan peternak, serta kepastian penyerapan hasil panen. Langkah ini dijalankan Kementerian Pertanian sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat rantai pasok dan meningkatkan kesejahteraan peternak.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk pengadaan benih jagung pakan. Pemerintah juga merencanakan alokasi Rp300 miliar pada tahun berikutnya, sehingga total dukungan yang direncanakan mencapai Rp600 miliar.
“Kami siapkan anggaran Rp300 miliar untuk benih jagung. Tahun depan kami anggarkan lagi Rp300 miliar, sehingga totalnya Rp600 miliar. Ini demi peternak ayam Indonesia dan peternak ayam petelur,” kata Amran.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kemitraan Jagung Pakan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Pertemuan itu dihadiri perwakilan koperasi, kelompok tani dan gabungan kelompok tani (poktan/gapoktan), Perum Bulog, serta pemangku kepentingan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Amran menegaskan, dukungan pemerintah tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan benih atau perumusan kebijakan. Program tersebut harus membentuk sistem kemitraan yang memberikan manfaat langsung bagi petani jagung dan peternak, terutama melalui jaminan pasokan bahan baku pakan dan kepastian pasar.
“Kami ini pembantu mereka, kami ini pelayan peternak Indonesia. Kami tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri,” ujarnya.
Dalam skema yang dirancang, kelompok tani akan dibina untuk memproduksi jagung sesuai kebutuhan peternak. Koperasi berperan mengorganisasi petani dan memperkuat hubungan kemitraan, sedangkan kelompok peternak menjadi mitra penyerapan hasil produksi.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan jagung untuk peternak mencapai sekitar 1,8 juta ton. Untuk memperkuat pasokan, pengembangan penanaman jagung ditargetkan mencapai 300 ribu hektare.
Menurut Amran, produksi jagung dari petani binaan akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mitra peternak. Apabila hasil panen melampaui kebutuhan tersebut, Perum Bulog diharapkan menyerap kelebihannya.
“Kelompok tani untuk jagung kami beri anggaran. Jagung yang ditanam petani binaan itu nantinya diserap oleh kelompoknya. Kalau berlebih, langsung dibeli oleh Bulog,” katanya.
Skema ini diarahkan untuk mempertemukan kepentingan petani dan peternak dalam satu rantai pasok. Petani memperoleh akses pasar bagi hasil panennya, sementara peternak diharapkan mendapatkan pasokan jagung yang lebih terjamin untuk kebutuhan pakan.
Selain memperkuat produksi, Amran meminta pelaksanaan kemitraan diawasi agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Petani yang mengikuti program harus mendapatkan manfaat dari penyerapan hasil panen dan tidak kehilangan akses pasar akibat praktik perantara yang merugikan.
Ia juga meminta pemerintah daerah ikut mengawasi pelaksanaan program serta menindak pelanggaran yang terbukti menghambat tujuan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing.
“Ini pertama dalam sejarah, dan ini perintah Bapak Presiden,” tegasnya.
Amran turut menyoroti persoalan tata niaga ketika harga di tingkat produsen turun, tetapi harga yang dibayar konsumen masih tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditangani melalui pembenahan rantai distribusi dan pengawasan agar kepentingan petani, peternak, serta konsumen dapat terlindungi.
“Ada anomali, beri kesempatan saya menyelesaikan persoalan ini. Saya pertaruhkan jabatan saya untuk peternak,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan melibatkan Satgas Pangan dan instansi terkait untuk mengawasi praktik perdagangan yang diduga merugikan peternak. Penindakan, kata dia, dilakukan terhadap pelanggaran yang terbukti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak akan membiarkan itu. Kami dengan Satgas (Pangan) pasti tindak tegas. Kita tindak tegas, tidak akan kompromi,” ujarnya.
Amran menilai, persoalan peternakan membutuhkan pembenahan menyeluruh, bukan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. Ketersediaan bahan baku pakan, kemampuan produksi petani, kebutuhan peternak, dan kepastian penyerapan harus terhubung dalam sistem yang terkoordinasi.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pengadaan bahan baku lain, termasuk kedelai untuk kebutuhan peternakan, agar tidak menambah beban pelaku usaha.
Melalui penguatan produksi jagung, kemitraan antarpelaku usaha, dan pengawasan tata niaga, pemerintah berharap rantai pasok pakan semakin terjamin dan keberlangsungan usaha peternakan dapat terjaga.
Keberhasilan program tersebut akan sangat bergantung pada pelaksanaan kemitraan di lapangan, ketepatan penyaluran bantuan, serta kepastian penyerapan hasil panen. Dengan pengawasan yang konsisten, kebijakan ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi petani jagung, peternak ayam pedaging dan petelur, serta masyarakat sebagai konsumen.
Sumber : Kementan RI
Editor : Tim Redaksi
