JAKARTA,PO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penggerak komunikasi strategis. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah tersampaikan secara efektif serta dipahami masyarakat.
Tito menegaskan, komunikasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara demokrasi. Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah turut dipengaruhi oleh cara informasi disampaikan dan pemberitaan media.
Menurutnya, media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah. Karena itu, pemerintah perlu membangun pola komunikasi yang terarah, sistematis, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas.
Tantangan semakin besar di tengah derasnya arus informasi digital. Salah satu fenomena yang perlu diwaspadai adalah firehose of falsehood, yakni penyebaran informasi keliru secara masif dan berulang sehingga berpotensi mengaburkan fakta di tengah masyarakat.
Kondisi tersebut, menurut Tito, menuntut pemerintah untuk menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan konsisten. Program serta capaian pemerintah juga perlu dikomunikasikan secara efektif agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan dapat membedakan fakta dari informasi yang menyesatkan.
Dalam konteks tersebut, Diskominfo di tingkat daerah memiliki posisi strategis sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, media, dan masyarakat.
Tito juga menekankan pentingnya manajemen media yang sistematis melalui kanal konvensional maupun media sosial. Pengelolaan komunikasi perlu dilakukan secara terencana agar informasi mengenai kebijakan dan pelayanan publik dapat menjangkau kelompok masyarakat yang beragam.
Selain itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara Diskominfo provinsi serta kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat penyampaian informasi pemerintah pusat melalui publikasi program dan capaian pembangunan di daerah.
Penguatan komunikasi publik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jangkauan informasi, tetapi juga membantu masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah secara lebih transparan dan proporsional.
Dengan peran Diskominfo yang semakin optimal, penyampaian informasi pemerintah diharapkan berlangsung lebih terkoordinasi, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sumber: Kementerian Dalam Negeri
Editor : Tim Redaksi
