JAKARTA,PO — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan transformasi menyeluruh PT PLN (Persero) untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keandalan pasokan listrik nasional. Pemerintah juga mendorong percepatan pemanfaatan energi surya hingga berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari agenda transisi energi.
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan, Danantara akan berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap model bisnis dan operasional perusahaan. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat efisiensi, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi beban subsidi pemerintah.
Selain pembenahan internal, Presiden juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi kondisi darurat. Perencanaan cadangan atau backup plan perlu diperkuat guna memastikan layanan kelistrikan tetap andal dan gangguan pasokan dapat ditangani secara cepat di berbagai wilayah Indonesia.
Di sisi lain, percepatan pengembangan energi surya berkapasitas 100 GW menjadi salah satu agenda strategis yang disoroti dalam pertemuan tersebut. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus mendukung transformasi sektor energi nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas). Ia juga menyampaikan evaluasi pembenahan layanan kelistrikan setelah terjadi gangguan teknis di sejumlah daerah, serta perkembangan penanganan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Terkait ketersediaan energi, Bahlil memastikan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman, dengan ketahanan pasokan berkisar 16 hingga 18 hari.
Transformasi PLN tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sektor energi, menjaga keandalan layanan publik, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Pelaksanaannya akan menentukan sejauh mana pembenahan operasional dan percepatan energi terbarukan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden
Editor : Tim Redaksi
