MAKASSAR,PO – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham mewakili Wali Kota Makassar menyampaikan Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar secara daring, Jumat (17/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Aliyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas pandangan, masukan, dan kritik yang diberikan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk sinergi positif antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
Pemkot Makassar juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi DPRD terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian itu disebut sebagai bukti komitmen bersama dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Terkait masukan fraksi, Pemkot menegaskan komitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah, inovasi perangkat daerah pengelola pendapatan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan.
Pemkot juga sepakat menjadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan anggaran dan mempercepat pelaksanaan program di seluruh perangkat daerah.
Sementara rendahnya serapan belanja modal di sejumlah sektor dijelaskan karena beberapa program strategis terkendala teknis, seperti keterbatasan waktu, persoalan aset, dan penyempurnaan dokumen perencanaan. Program tersebut telah menjadi perhatian dan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.
Di bidang pembangunan, Pemkot berkomitmen memaksimalkan infrastruktur yang tepat guna dan tepat sasaran, meliputi pembangunan jalan, drainase, fasilitas kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.
“Setiap saran, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD merupakan energi positif dan bagian dari evaluasi bersama. Sinergi eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk menghadirkan tata kelola yang semakin baik dan memastikan setiap rupiah APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Aliyah.
Ia menambahkan, Pemkot akan terus mengedepankan komunikasi yang harmonis dan kolaboratif dengan DPRD agar pembahasan Ranperda dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.
Editor : Amin
