JAKARTA,PO — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pelaksanaan sejumlah program prioritas di sektor pendidikan, khususnya revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Abdul Mu’ti melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang tengah dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, mulai dari perbaikan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, hingga transformasi pembelajaran berbasis teknologi.
Terkait program revitalisasi sekolah, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pelaksanaan revitalisasi pada tahun 2025 telah mencapai target 100 persen dengan menjangkau 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Keberhasilan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk memperluas cakupan program pada tahun berikutnya.
Untuk tahun 2026, pemerintah bersama DPR telah menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun guna melakukan revitalisasi total terhadap 71.744 satuan pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga terus mematangkan program Sekolah Nasional Terintegrasi yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo dalam membangun ekosistem pendidikan unggul dan berdaya saing global.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Sekolah Nasional Terintegrasi dirancang sebagai sekolah unggulan nonasrama yang memberikan layanan pendidikan berkualitas dengan standar yang terintegrasi. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan dapat menjadi model pendidikan nasional yang mampu melahirkan generasi unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Dalam kesempatan itu, Mendikdasmen juga melaporkan berbagai langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah telah melakukan penyesuaian tunjangan bagi guru ASN maupun non-ASN, sekaligus menerapkan mekanisme baru penyaluran tunjangan yang dilakukan langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan.
Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi, efektivitas, dan ketepatan waktu penyaluran hak para guru. Selain itu, pemerintah juga memperkuat program peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui penyediaan berbagai skema beasiswa dan pelatihan.
Di bidang digitalisasi pendidikan, Abdul Mu’ti melaporkan perkembangan pemanfaatan Interactive Flat Panel (IFP) sebagai bagian dari transformasi pembelajaran berbasis teknologi. Hingga tahun 2025, pemerintah telah mendistribusikan sebanyak 288.865 unit IFP ke berbagai satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Pemanfaatan perangkat teknologi tersebut diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar yang lebih interaktif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan era digital.
Komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan sektor pendidikan menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mewujudkan pendidikan bermutu yang dapat diakses secara merata oleh seluruh anak Indonesia, sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Sumber: BPMI Setpres
