MAKASSAR—Melalui Dinas Sosial, pendistribusian logistik pangan dan jaringan pengaman sosial terus didistribusikan di Sulawesi Selatan.
Penyaluran bantuan ke Kabupaten dan Kota didasarkan oleh permintaan Pemkab, Pemkot yang ditandatangani oleh Bupati dan Walikota.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulsel, Kasmin mengatakan bahwa permintaan harus menyertakan data keluarga by name by addres.
Lanjut, data tersebut diambil dari BDT (basis data terpadu) yang merupakan data jumlah keluarga miskin di Sulsel, yakni 900 ribu rumah tangga.
“Rumah tangga yang sudah tercover selama ini melalui program bantuan beras non-tunai dan PKH sekitar 400 ribu keluarga, bantuan dari Pemprov dan dari pusat nantinya akan mengcover sisanya berdasarkan data BDH yang dikeluarkan dan diusulkan masing-masing Pemda Kabupaten/Kota,” jelas Kasmin.
Ia pun kembali memperjelas bahwa hari ini akan mulai dilakukan pendistribusian, “Hari ini sudah mulai kami distribusikan logistik ke Kabupaten dan Kota,” sambungnya, Sabtu (11/4).
Wakil Gubernur Sulsel juga mengungkapkan bahwa selain upaya penanganan penyebaran wabah, kita semua bahu membahu untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
“Semua OPD Pemrov diminta fokus membantu penanganan Covid-19. Dinas Sosial Provinsi tentunya akan jadi garda terdepan untuk memastikan program jaring pengaman sosial berjalan,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Penanganan Covid 19 ditahap pertama telah dialokasikan dana oleh pemprov sebesar 10 Miliar, saat ini tahap kedua sudah berjalan dengan anggaran 117 Miliar.
“Berdasarkan kesepakatan DPRD dan Pemprov Sulsel disiapkan anggaran hingga 500 M, jika pandemi terus berlanjut. Semua dana tersebut tentunya akan lebih besar jika diakumulasi dari APBN dan APBN Kabupaten/Kota, intinya negara harus hadir memastikan warga tidak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka ditengah pandemi,” tegasnya.(*)
