BANTAENG — Setelah saksi Partai Hanura Walk Out dari perekapan perolehan suara di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Partai Hanura menemukan kejanggalan model C1 bermasalah beredar di lapangan menjadi dasar perhitungan PPK.
Caleg Partai Hanura yang bertarung di dapil Tompobulu-Gantarangkeke, Andi Harun Rani dari awal menduga bahwa hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan Tompobulu dimanipulasi oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya model C1 yang ditemukan pihaknya diduga bermasalah.
Dia menyebutkan, dugaan itu didasari dengan model C1yang beredar bervariatif. Mulai dari kesalahan pada penjumlahan suara partai, hingga ditemukan adanya model C1 kosong yang sudah dilegitimasi dengan tanda tangan penyelenggara dan beberapa saksi Partai.
“Setelah kami melakukan identifikasi model C1 DPRD Kabupaten/Kota,ditemukan adanya penjumlahan yang ditengarai berbeda,” ungkapnya.
“Hal ini ditemukan di Kelurahan Lembang Gantarangkeke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng,” lanjut Andi Harun Rani, Sabtu (27/4/2019).
Caleg Partai Hanura nomor urut satu yang akrab disapa Karaeng Raja ini, menduga dari awal akan terjadi kecurangan.
Dia yang juga ketua DPC Partai Hanura Bantaeng ini, curiga karena beberapa salinan model C1 itu tidak diumumkan di PPS masing-masing Wilayah di Kecamatan Tompobulu.
Dirinya pun meminta agar pihak penyelenggara dapat menyelesaikan secepatnya permasalahan ini,agar tidak memunculkan spekulasi negatif terhadap peserta Pemilu dan Penyelenggara harapnya
Sementara itu, di tempat yang terpisah, caleg Partai Gerindra nomor urut satu Husain Lamang membeberkan dugaan serupa, pasalnya pihaknya juga menemukan permasalahan yang sama di lapangan.
“Waktu saya turun ke beberapa Desa/Kelurahan kata Husain,saya tidak menemukan adanya model C1 yang ditempel di papan informasi PPS.justru C1 itu dibawa ke PPK untuk dilakukan perbaikan,” tuturnya.
Terkait hal itu, Husain mencurigai telah terjadi permainan di tingkat PPS dan PPK, karena kesalahan penulisan model C1 dilakukan perbaikan di PPK.
“Dimana seharusnya permasalahan itu diselesaikan di wilayah kerjanya PPS,bukan di Kecamatan PPK,” jelasnya.
Dia juga berharap agar penyelenggara secepatnya menyelesaikan permasalahan ini sebelum perekepan di tingkat Kabupaten.