SURABAYA— Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah IX-A Sulawesi, Prof Dr H Ma’ruf Hafidz SH MH memimpin pengurus dari Sulsel pada acara Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) ke-6 di Surabaya pada 28-30 Januari 2020.
Demikian dilaporkan Bendahara APTISI Wilayah IX-Sulawesi, Prof Dr Eliza Meiyani, M.Si kepada media dari Surabaya, Rabu (29/1/2020).
Dijelaskan, kegiatan ini terlaksana kerjasama APTISI Wilayah VII Jawa Timur dan Universitas Narotama Surabaya, Selasa malam (28/1/2020).
Acara dibuka Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, di
Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa
Khofifah pada sambutannya menegaskan, di tengah disrupsi dan kemajuan teknologi, sangat sedikit membicarakan disrupsi mental dan karakter.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu telah mencabut izin lebih 125 perusahaan teknologi finansial (tekfin/fintech) karena melakukan proses penipuan berbalut digitalisasi ekonomi, finansial teknologi, dan peer to peer.
Disrupsi mental dan karakter seperti itu merugikan masyarakat Indonesia. Masyarakat selalu menjadi korban karena mereka sulit membedakan mana tekfin yang legal, mana yang ilegal, kata Khofifah.
Ketua APTISI Pusat, Dr. M. Budi Djatmiko, mengatakan RPPP, kegiatan APTISI memecahkan permasalahan pada PTS di Indonesia. Serta untuk memberikan usul dan saran pada penerintah sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo.
Salah satu usulan akan disampaikan pada pemerintah adalah diadakan roadmap, sehingga kebijakan tidak terus-menerus berubah setiap ada pergantian Menteri, katanya.
Isu lain dibahas adalah mengenai pembentukan program studi baru, terlihat semakin mudah, namun sesungguhnya semakin sulit karena adanya syarat link and match.
Nampak hadir dalam rombongan APTISI Sulsel, Prof Dr Hj Masrurah MA, H Moktar Noer Jaya.Prof Dr Hj Andi Niniek F Lantara, MS, Dr Musdalifah Mahmud M.Si, Dra Hj. Saleha M.Si dan pengurus lainnya.
Pada acara RPPP ke-6 APTISI di Surabaya, telah diserahkan APTISI Award kepada Kepala LLDIKTI IX Sulawesi, Prof Dr Jasruddin M.Si.
