BANYUMAS,PO — Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah dan sejumlah lembaga terkait memperkuat pengembangan potensi pangan di Jawa Tengah bagian selatan. Kawasan yang memiliki basis pertanian dan peternakan tersebut didorong menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional melalui pengembangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Penguatan sinergi itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Sinergi Pengembangan Usaha Pangan dan Pertanian untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Jawa Tengah Bagian Selatan di Aston Purwokerto Hotel & Convention Center, Banyumas, Selasa (22/9/2026).
Forum yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan itu mempertemukan pemerintah pusat, lembaga teknis, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program sekaligus memetakan potensi dan persoalan pengembangan pangan di kawasan tersebut.
Sektor persusuan menjadi salah satu perhatian utama. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofiq, mengungkapkan produksi susu dalam negeri saat ini baru memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penguatan ekosistem persusuan secara menyeluruh.
“Penguatan persusuan harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari peningkatan populasi dan produktivitas ternak, penyediaan pakan, penguatan peternak, hingga kepastian penyerapan hasil produksi. Dengan kolaborasi yang kuat, potensi daerah dapat kita dorong untuk ikut memenuhi kebutuhan susu nasional,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, pengembangan persusuan tidak dapat dilepaskan dari penguatan sektor peternakan secara keseluruhan. Ketersediaan bibit berkualitas, pakan yang mencukupi, peningkatan kapasitas peternak, serta kepastian pasar menjadi mata rantai yang perlu dibangun secara bersamaan.
Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden, Dani Kusworo, mengatakan Jawa Tengah memiliki peluang besar dalam pengembangan peternakan karena didukung sumber daya dan karakteristik wilayah yang sesuai.
Namun, potensi tersebut menurutnya harus dibarengi kesinambungan kerja sama antara pemerintah, peternak, dan dunia usaha.
“Pengembangan peternakan tidak bisa hanya berhenti pada peningkatan produksi. Kita perlu membangun ekosistem yang lengkap, mulai dari pembibitan, ketersediaan hijauan pakan, peningkatan kapasitas peternak hingga hilirisasi. Kalau seluruh mata rantai ini bergerak bersama, produktivitas dan nilai ekonomi peternakan akan semakin kuat,” kata Dani.
Ia menambahkan, pembibitan ternak dan ketersediaan hijauan pakan merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan usaha peternakan. Karena itu, pengembangan komoditas perlu didasarkan pada pemetaan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Dari sisi kewilayahan, Anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik, menilai kawasan Jawa Tengah bagian selatan memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan. Potensi pertanian, peternakan, dan usaha pangan yang tersebar di sejumlah kabupaten dinilai perlu dihubungkan melalui perencanaan dan konektivitas kawasan.
“Jawa Tengah bagian selatan memiliki potensi pangan yang sangat beragam. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kabupaten dan lembaga terkait dapat bergerak dalam satu arah, sehingga potensi yang ada tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling memperkuat untuk mendukung ketahanan pangan Jawa Tengah dan nasional,” ujar Abdul Kholik.
Pembahasan dalam forum tersebut tidak hanya menyasar peningkatan produksi. Sejumlah faktor pendukung turut menjadi perhatian, seperti pemetaan komoditas unggulan, infrastruktur pertanian, jaringan irigasi, tata ruang, distribusi, hingga kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah.
Dalam sesi diskusi interaktif, para kepala daerah juga menyampaikan kondisi dan potensi wilayah masing-masing. Persoalan distribusi, kebutuhan infrastruktur, serta hambatan pengembangan komoditas menjadi bahan pembahasan untuk menyusun langkah yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
Masukan dari daerah tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah pusat dan lembaga teknis dalam menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi berlanjut hingga penguatan rantai pasok, penciptaan nilai tambah, perluasan usaha masyarakat, serta peningkatan daya saing komoditas pangan.
Dengan pendekatan lintas wilayah dan lintas sektor, Jawa Tengah bagian selatan diarahkan untuk mengoptimalkan kekuatan pertanian, peternakan, dan usaha pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan pangan sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.
Sumber : Kementan
Editor : Tim Redaksi
