SEMARANG,PO – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, turun langsung ke Kota Semarang untuk menindaklanjuti laporan dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang usai mengonsumsi hidangan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan penanganan medis terhadap para siswa berjalan optimal sekaligus mengevaluasi penyebab insiden agar kejadian serupa tidak terulang.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun BGN, sekitar 700 siswa mengalami gejala mual dan gangguan pencernaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 siswa harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan puskesmas.
Sudaryono mengaku telah menemui langsung para siswa yang dirawat. Ia menyampaikan bahwa kondisi mereka berangsur membaik dan dalam keadaan stabil.
“Hasil pemantauan menunjukkan kondisi para siswa sudah jauh lebih baik. Kami terus memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang maksimal,” ujar Sudaryono Sabtu 02 Agustus 2026.
Dari hasil investigasi awal, BGN menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap standar operasional dalam proses pengolahan makanan. Makanan diketahui mulai dimasak sejak pukul 21.00 WIB pada malam sebelumnya, kemudian baru didistribusikan sekitar pukul 09.00 hingga 10.00 WIB keesokan harinya.
Menurut Sudaryono, rentang waktu yang terlalu lama antara proses memasak dan penyajian diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kualitas makanan.
Sebagai langkah tegas, BGN memutuskan menghentikan sementara (suspend) operasional dapur penyedia makanan tersebut hingga proses investigasi selesai. Selain itu, Surat Peringatan (SP) juga dijatuhkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), koordinator kecamatan (Korcam), serta mitra pengelola yang terlibat.
Ke depan, BGN akan mempercepat penerapan sistem digital untuk memperketat pengawasan operasional dapur MBG. Sistem tersebut akan mencatat dan memantau seluruh tahapan produksi, mulai dari waktu memasak, penggunaan bahan dan bumbu, hingga proses distribusi makanan secara real time.
Dengan sistem tersebut, proses penyediaan makanan dapat dipantau secara transparan oleh pihak sekolah, orang tua, maupun dinas kesehatan sebagai bentuk penguatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Sudaryono menegaskan bahwa BGN tidak akan mentoleransi kelalaian dalam penyelenggaraan program yang menyangkut kesehatan peserta didik.
“Jangan pernah main-main dengan amanah. Insiden ini telah melukai kepercayaan masyarakat. Atas nama Badan Gizi Nasional, kami menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Badan Gizi Nasional
Editor : Amin publikasi
