JAKARTA,PO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perbankan yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan dan kemajuan bangsa.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menggelar pertemuan bersama jajaran Direksi dan Komisaris Himbara yang terdiri atas BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 18 Juni 2026.
Pertemuan ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia mengumpulkan secara lengkap seluruh pimpinan bank-bank Himbara, mulai dari direktur utama, jajaran direksi hingga komisaris. Sebanyak 100 orang hadir dalam agenda tersebut.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyoroti besarnya peran dan kontribusi Himbara terhadap perekonomian nasional. Dengan kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau setara dengan 10 persen dari total nilai perusahaan nasional, Himbara dinilai memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Himbara bukan sekadar bank, tetapi instrumen kemajuan bangsa,” tegas Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, kekuatan dan kapasitas yang dimiliki bank-bank negara harus mampu dimanfaatkan untuk memperluas akses pembiayaan dan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Selain itu, Himbara juga diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung berbagai program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Meski memiliki mandat besar dalam pembangunan ekonomi, Presiden mengingatkan agar seluruh bank Himbara tetap menjalankan operasional bisnis secara profesional. Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), transparansi, akuntabilitas, serta prinsip kehati-hatian harus terus dijaga demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sektor keuangan nasional.
Arahan Presiden tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran perbankan nasional, khususnya bank-bank milik negara, sebagai pilar utama dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju dan berdaya saing tinggi.
-TIW-
