JAKARTA,PO – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 18 Juni 2026, untuk membahas langkah antisipasi pemerintah menghadapi potensi dampak fenomena iklim El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi produksi pangan nasional.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah tantangan perubahan iklim global yang berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan, kekeringan, serta gangguan terhadap produktivitas pertanian di sejumlah wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian melaporkan bahwa kondisi ketahanan pangan nasional saat ini berada pada posisi yang cukup kuat. Hingga pertengahan Juni 2026, cadangan beras nasional tercatat mencapai sekitar 5,2 juta ton.
Jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan dinilai mampu menjadi bantalan strategis dalam menghadapi berbagai potensi gejolak pangan.
Selain stok yang tersimpan di gudang pemerintah, ketersediaan beras yang berada di rumah tangga, sektor perhotelan, restoran, serta jaringan distribusi pangan lainnya turut memperkuat ketahanan pasokan nasional. Secara keseluruhan, ketersediaan pangan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 10 sampai 11 bulan ke depan.
Untuk mengantisipasi dampak El Nino, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi yang terintegrasi. Upaya tersebut meliputi pembangunan embung dan jaringan irigasi, penyediaan pompa air serta sumur dalam, hingga program pompanisasi yang ditujukan untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian selama musim kering.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa agar produktivitas pertanian meningkat. Melalui program tersebut, frekuensi panen yang sebelumnya hanya sekali dalam setahun diharapkan dapat meningkat menjadi dua hingga tiga kali panen, sehingga mampu mendongkrak produksi pangan nasional secara signifikan.
Di sisi lain, percepatan program cetak sawah baru tetap menjadi prioritas untuk memperluas areal tanam dan memperkuat kapasitas produksi pangan dalam jangka panjang. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Tidak hanya fokus pada sektor tanaman pangan, pemerintah juga melakukan stabilisasi harga komoditas peternakan, khususnya telur dan daging ayam. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, peternak, serta Badan Gizi Nasional guna menjaga keseimbangan harga sekaligus memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Sementara itu, program hilirisasi sektor pertanian terus dipacu untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Komoditas strategis seperti kopi, kelapa, dan tebu menjadi fokus pengembangan agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.
Pemerintah juga memastikan berbagai program bantuan dan pendampingan kepada petani tetap berlanjut hingga tahun 2027. Dukungan tersebut mencakup pengelolaan lahan seluas sekitar 870 ribu hektare di berbagai daerah, termasuk kawasan Papua yang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan masa depan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama kedaulatan bangsa. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah diminta bekerja secara terukur dan berkelanjutan untuk memastikan pasokan pangan tetap aman, kesejahteraan petani terus meningkat, serta Indonesia mampu menghadapi setiap tantangan iklim yang muncul di masa mendatang.
“Ketahanan pangan harus dijaga, petani harus diperkuat, dan seluruh langkah antisipasi harus dilakukan secara cepat dan tepat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” menjadi pesan utama Presiden dalam pertemuan tersebut.
Sumber : Setkab RI
