JAKARTA,PO — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Muhaimin menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sektor UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama ekonomi rakyat.
“Bapak Presiden terus mendorong agar seluruh kementerian dan lembaga aktif memfasilitasi pertumbuhan UMKM, termasuk memberikan akses pembiayaan, ruang promosi, hingga dukungan pengembangan usaha,” ujar Muhaimin.
Pemerintah, lanjutnya, juga akan mengoptimalkan aset-aset milik negara maupun fasilitas yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pemasaran produk UMKM, pameran, hingga festival ekonomi kreatif di berbagai daerah.
Tak hanya itu, pemerintah berencana menambah alokasi anggaran khusus bagi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Muhaimin menyebut usulan anggaran yang diajukan mencapai lebih dari Rp1 triliun guna memperkuat pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah.
Selain penguatan UMKM, pemerintah juga terus memperluas program perlindungan sosial. Saat ini, alokasi APBN untuk perlindungan sosial disebut telah mencapai Rp508,2 triliun yang mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah juga memastikan subsidi energi diarahkan lebih tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas bantuan sosial, pemerintah terus mengintegrasikan data penerima manfaat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal tersebut dalam penyaluran program pemerintah.
“Dengan data yang terintegrasi, penyaluran bantuan akan lebih tepat sasaran dan meminimalisir kesalahan penerima,” kata Muhaimin.
Lebih lanjut, pemerintah menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai wilayah prioritas percepatan pengentasan kemiskinan. Langkah tersebut menjadi bagian dari target nasional untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
Pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai melalui sinergi program pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, serta penguatan ekonomi kerakyatan di seluruh Indonesia.
(Sumber: BPMI Setpres)
