TAKALAR,PO – Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Kabupaten Takalar. Pengawasan lintas sektor dinilai semakin mendesak seiring meningkatnya mobilitas orang dan perkembangan investasi serta Kawasan Industri Takalar.
Penegasan tersebut disampaikan Daeng Manye saat memimpin Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Takalar Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026).
Mengangkat tema “Penguatan Fungsi Pengawasan Orang Asing, Membangun Sinergitas dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Kabupaten Takalar”, pertemuan ini menjadi ruang koordinasi bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan keimigrasian.
Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye mengapresiasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar yang terus mendorong penguatan koordinasi pengawasan orang asing hingga ke tingkat daerah.
Ia menilai TIMPORA memiliki posisi strategis dalam menghimpun informasi, bertukar data, melakukan analisis dan evaluasi, hingga menyusun pemetaan wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
“TIMPORA ini penting karena menjadi ruang bersama untuk bertukar informasi, menganalisis persoalan, menyusun peta pengawasan, serta memberikan rekomendasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait orang asing,” ujar Daeng Manye.
Bupati secara khusus mengingatkan seluruh unsur TIMPORA agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi kerawanan, terutama tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.
Menurutnya, perkembangan aktivitas ekonomi dan investasi, termasuk pengembangan Kawasan Industri Takalar, berpotensi meningkatkan mobilitas pelaku usaha maupun tenaga kerja asing. Kondisi tersebut membutuhkan pengawasan yang terencana, terukur, dan melibatkan seluruh instansi terkait.
Karena itu, pemetaan potensi kerawanan harus dilakukan sejak dini agar setiap perkembangan aktivitas orang asing dapat terpantau dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Daeng Manye juga menekankan agar rapat TIMPORA tidak berhenti sebatas forum diskusi dan koordinasi formal. Setiap pertemuan harus menghasilkan langkah konkret, terutama dalam pertukaran informasi, penyediaan data yang akurat, serta kejelasan mekanisme tindak lanjut.
“Setiap unsur harus menjalankan perannya secara sinergis dan profesional, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun instansi vertikal. Di saat yang sama, kita juga harus tetap menjaga iklim investasi dan pelayanan publik yang kondusif,” tegasnya.

Dalam pemaparan materi rapat, sejumlah wilayah di Kabupaten Takalar menjadi perhatian dalam pemetaan pengawasan orang asing.
Wilayah tersebut mencakup kawasan pesisir dan perikanan, sentra budidaya dan aktivitas ekonomi, kawasan pariwisata dan permukiman, hingga jalur mobilitas strategis Makassar–Takalar–Jeneponto.
Aktivitas perikanan, budidaya rumput laut, pengembangan usaha ekonomi, sektor pariwisata, serta pergerakan warga negara asing menjadi sejumlah aspek yang perlu dipantau secara proporsional sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Secara kelembagaan, TIMPORA memiliki tugas melakukan koordinasi lintas sektor, mengumpulkan informasi dan data, menyusun analisis serta evaluasi, memetakan wilayah pengawasan, dan membantu penyelesaian persoalan terkait keberadaan orang asing.
Forum ini juga dapat menjadi dasar pelaksanaan operasi gabungan pengawasan orang asing, baik melalui kegiatan khusus maupun operasi insidental sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Melalui penguatan TIMPORA, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap koordinasi antarinstansi semakin efektif dalam mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah tindak kejahatan lintas negara.
Pengawasan yang kuat dan terukur diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa menghambat investasi maupun aktivitas ekonomi yang berjalan sesuai aturan. Dengan demikian, pembangunan dan iklim usaha di Kabupaten Takalar dapat tumbuh dalam situasi yang aman, tertib, dan kondusif.
Editor : Amin










