TAKALAR,PO – Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, terpilih mewakili daerahnya dalam penilaian 10 besar calon Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.
Penilaian lapangan berlangsung di Kantor Desa Topejawa, Jumat (13/11/2026), sebagai bagian dari tahapan seleksi untuk menentukan desa percontohan yang dinilai mampu menerapkan tata kelola pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor B/6821/DKM.01.02/80-84/10/2026.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Takalar, Drs. Rijal Mustamin, MM, yang hadir mewakili Bupati Takalar, menyambut kedatangan Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Rijal menyampaikan bahwa Kabupaten Takalar memiliki 86 desa dan 24 kelurahan dengan dukungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
Dari seluruh desa tersebut, Desa Topejawa dinilai memiliki kesiapan dan potensi untuk menjadi representasi Kabupaten Takalar dalam kompetisi Desa Antikorupsi tingkat provinsi.
“Kami menilai Desa Topejawa merupakan salah satu desa yang terbaik dan paling siap untuk mewakili Kabupaten Takalar. Kami berharap penilaian ini membuahkan hasil terbaik,” ujar Rijal.
Ia juga berharap capaian tersebut tidak sekadar menjadi kebanggaan Desa Topejawa, tetapi mampu menjadi pemantik semangat bagi desa-desa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Desa Antikorupsi menegaskan bahwa Desa Topejawa telah melewati sejumlah tahapan seleksi, termasuk penilaian administrasi, hingga akhirnya masuk dalam 10 besar dan menjalani penilaian lapangan.
Menurutnya, penilaian tidak hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga melihat sejauh mana prinsip antikorupsi diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Tata kelola pemerintahan, pengawasan, dan keterbukaan pelayanan publik harus benar-benar berjalan. Bukan hanya tertuang dalam dokumen administrasi, tetapi harus dapat dibuktikan melalui pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa harus diimbangi dengan sistem pengawasan dan pendampingan yang memadai. Hal ini penting agar setiap penggunaan anggaran tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui program Desa Antikorupsi, pemerintah mendorong desa agar mampu membangun budaya integritas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Adapun lima komponen utama penilaian Desa Antikorupsi meliputi tata kelola pemerintahan, pengawasan, partisipasi masyarakat, keterbukaan pelayanan publik, dan kearifan lokal.
Kelima komponen tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur komitmen pemerintah desa terhadap pencegahan korupsi serta pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tim Penilai berharap Desa Topejawa mampu memenuhi seluruh indikator penilaian dan melangkah ke tahap berikutnya untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada tingkat nasional.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Humas Diskominfo Takalar, Inspektorat Kabupaten Takalar, Camat Mangarabombang, Kepala Desa Topejawa, Bhabinkamtibmas Topejawa, Ketua dan anggota BPD, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
Editor : Amin
