JENEPONTO,PO – Kejaksaan Negeri Jeneponto Merilis melalui siaran pers keempat orang tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembagunan SPAM DAU ERMARK Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto.
Sebelum ditetapkan keempat orang tersangka dugaan korupsi pembagunan SPAM DAU ERMARK Anggaran Tahun 2023 dan 2024 itu, Pihak Kejaksaan Negeri Jeneponto melakukan serangkaian Tim penyidik telah melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/P.4.23/Fd.1/03/2026 tanggal 31 Maret 2026.
Dalam proses penyidikan, telah diperiksa 186 orang saksi, 4 orang ahli, serta dikumpulkan dokumen, barang bukti dan bukti elektronik.
“Penyidikan juga melibatkan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghitung kerugian keuangan negara,” ujar Kejari Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo SH, MH, didampingi Kasi Pidsus I Putu Kisnu SH MH dan Kasi Intel Irwansyah Asfari SH, dihadapan awak media di Lobi Kejaksaan Jeneponto, Rabu, 18 November 2026, Sekitar Pukul 17.00 Wita.
Kata Kajari Jeneponto itu, pengungkapan kasus berawal dari kegiatan pembagunan SPAM Jaringan Perpipaan Tahun 2023 dan 2024 dengan besaran anggarannya Rp 8.107.927.000,00 untuk 24 lokasi.
Dimana, dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah penyimpangan, antara lain:
1. Penetapan lokasi tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat yang memadai.
2. Penyusunan RAB dilakukan oleh TFL, bukan KKM sebagaimana mestinya.
3. Penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir.
4. Kekurangan volume pekerjaan fisik.
5. Dugaan pemotongan dana sekitar 20% dari setiap pencairan termin yang mengalir kepada pihak-pihak terkait.
“Berdasarkan hasil audit BPKP, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52,” ungkapnya.
Maka dari itu, berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti, Tim Penyidik menetapkan empat orang tersangka, yakni Inisial MJA, (mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto selaku Pengguna Anggaran PA), lagi inisial S, (mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku PPK), lanjut Inisial MS, (Tenaga Fasilitator Lapangan TFL) dan
Inisial NB, (Tenaga Fasilitator Lapangan TFL).
“Secara garis besar, para tersangka diduga memiliki peran dalam penyimpangan perencanaan dan penetapan lokasi, pengaturan penyusunan RAB,” Tuturnya.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ke empat tersangka dugaan pembagunan SPAM disangkahkan melanggar pasal, Primair: Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Serta, Subsidair: Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Keempat tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak 18 November 2026 sampai dengan 7 Desember 2026, di Rutan Kelas IIB Jeneponto.
Tak sampai disini, Tim penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto pun berusaha mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta melakukan penelusuran aset (asset tracing) guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.
“Kejaksaan Negeri Jeneponto berkomitmen menegakkan hukum secara profesional, objektif, dan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,”urainya.
Awak Media pun bertanya terkait dengan pengembangan penambahan tersangka lain dalam perkara kasus Pembagunan SPAM ini,
Kajari Jeneponto menyampaikan, bahwa berdasarkan alat bukti dan tidak menutup kemungkina apabila ada laporan dan fakta di persidangan kami akan terus telusuri.
“Tidak menutup kemungkinan ya apabila ada laporan fakta melihat alat bukti yang mendukung yang cukup tidak menutup kemungkina ada tersangka baru,” pungkas Akhmad Heru Prasetyo.
Firmansyah










