Kementan Tekankan Standar ASUH RPHU Baru Tana Tidung

Kementan Tekankan Standar ASUH RPHU Baru Tana Tidung

TANGERANG,PO — Pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) baru di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, terus berjalan. Fasilitas yang dibangun pihak swasta di luar kawasan Pasar Imbayud Taka, Tideng Pale, itu ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2027.

Kehadiran RPHU tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pemotongan unggas sekaligus menjamin ketersediaan daging ayam yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) bagi masyarakat.

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyambut positif pembangunan fasilitas tersebut. Namun, pemerintah mengingatkan bahwa penyelesaian pembangunan fisik harus diikuti pemenuhan seluruh persyaratan perizinan dan standar kesehatan masyarakat veteriner.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH, I Ketut Wirata, menegaskan bahwa RPHU tidak cukup hanya memiliki bangunan dan peralatan yang memadai. Aspek higiene, sanitasi, serta kelayakan operasional harus menjadi perhatian utama sebelum fasilitas digunakan.

Menurutnya, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), termasuk Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pembangunan RPHU baru merupakan perkembangan positif. Namun, penyelesaian fisik harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dan PB UMKU, termasuk sertifikat Nomor Kontrol Veteriner. Pemerintah daerah bersama pelaku usaha harus memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum fasilitas dioperasikan,” ujar Wirata saat ditemui di stan Ditjen PKH pada ajang INNOFOOD 2026, Tangerang, Sabtu (14/11/2026) kemarin.

Berdasarkan hasil koordinasi Ditjen PKH dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, penataan kegiatan pemotongan ayam di Kabupaten Tana Tidung telah dibahas melalui koordinasi lintas sektor.

Pembahasan tersebut melibatkan instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, unsur koperasi, serta para pelaku usaha pemotongan ayam.

Koordinasi ini diarahkan untuk memastikan penyediaan fasilitas pemotongan unggas yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dengan demikian, proses pemotongan diharapkan berlangsung lebih tertib, higienis, dan sesuai standar keamanan pangan.

Wirata menjelaskan, penerapan prinsip kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari biosekuriti, kesejahteraan hewan, higiene dan sanitasi, hingga pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortem) dan setelah dipotong (postmortem) oleh dokter hewan.

Seluruh tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan daging ayam yang dihasilkan memenuhi prinsip ASUH.

“Tujuan utama pembenahan ini adalah melindungi masyarakat. Daging ayam yang dikonsumsi harus memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal. Penataan fasilitas juga harus memberikan kepastian bagi pelaku usaha agar kegiatan pemotongan dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan penataan RPHU membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Rekomendasi perbaikan fasilitas lama perlu ditindaklanjuti, sementara pemenuhan persyaratan RPHU baru harus terus dipercepat.

Kementan juga menekankan pentingnya dukungan kepala daerah dalam menjaga keberlanjutan pengawasan keamanan pangan asal hewan. Dukungan tersebut mencakup ketersediaan anggaran, tenaga dokter hewan, tenaga teknis kompeten, serta peningkatan kapasitas petugas pengawas.

Dengan target operasional pada Januari 2027, RPHU baru di Kabupaten Tana Tidung diharapkan tidak sekadar menjadi fasilitas pemotongan unggas, tetapi juga mampu memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan standar kesehatan pangan, serta mendorong pengelolaan usaha pemotongan ayam yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Sumber : Kementan RI

Editor : Tim Redaksi