iklan Promo

Dari Hambalang, Prabowo Tekankan Komunikasi Pemerintah Harus Dua Arah

BOGOR,PO — Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Komunikasi Pemerintah memperkuat pola komunikasi publik agar kebijakan pemerintah tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dipahami dan mendapat ruang dialog dengan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu sore (4/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Presiden membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan berbagai program pemerintah, capaian pembangunan, hingga manfaat kebijakan yang dirasakan masyarakat.

Prabowo menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami publik. Menurutnya, komunikasi pemerintah tidak cukup berhenti pada penjelasan mengenai apa yang telah dikerjakan, tetapi juga perlu menerangkan alasan, arah, serta pemikiran yang melatarbelakangi sebuah kebijakan.

Dengan pola tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui program pemerintah, tetapi juga memahami konteks dan tujuan dari setiap kebijakan yang diambil.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa komunikasi pemerintah harus berjalan dua arah.

“Bakom tidak hanya dituntut menjadi penyampai informasi dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga harus membuka ruang untuk menangkap berbagai masukan yang berkembang di tengah publik,” tegasnya.

Keluhan, kritik dan aspirasi masyarakat, kata Presiden, perlu dihimpun dan diteruskan kepada kementerian maupun lembaga terkait. Bahkan, masukan tersebut harus dapat menjadi bahan laporan kepada Presiden sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan.

Arahan itu menempatkan komunikasi publik bukan sekadar sebagai aktivitas penyampaian informasi, melainkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah diharapkan semakin terbuka terhadap respons publik sehingga kebijakan yang dijalankan dapat dikomunikasikan secara utuh sekaligus dievaluasi berdasarkan kondisi yang berkembang di lapangan.

Pertemuan di Hambalang tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi pemerintahan yang lebih terbuka, dialogis dan berkelanjutan, dengan melibatkan pemerintah, media dan masyarakat.

Melalui penguatan fungsi Bakom, pemerintah ingin memastikan dua hal berjalan bersamaan: kebijakan dan pemikiran Presiden tersampaikan secara jelas kepada publik, sementara suara masyarakat tetap memiliki jalur untuk sampai kembali ke pemerintah.

 

Sumber : Setkab RI

Editor : Tim Redaksi