JAKARTA,PO — Komisi IV DPR RI mendorong percepatan hilirisasi sektor perikanan nasional dengan mengembangkan produk olahan siap masak (Ready to Cook) dan siap santap (Ready to Eat) yang memiliki nilai tambah tinggi.
Pengembangan produk tersebut diarahkan berbasis potensi dan kearifan lokal, termasuk komoditas perikanan Bali, agar mampu masuk ke pasar modern, memperluas peluang ekspor, sekaligus mendukung kebutuhan pangan bergizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengatakan, peningkatan produksi perikanan harus diikuti dengan penguatan pengolahan agar manfaat ekonominya lebih besar bagi pelaku usaha dan masyarakat.
“Komisi IV DPR RI memandang potensi perikanan nasional tidak cukup hanya berhenti pada peningkatan produksi saja, namun harus mampu diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, praktis, aman, bermutu, serta sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen,” kata Titiek saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Bali, Kabupaten Badung, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, hilirisasi membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat, mulai dari sistem jaminan mutu, keberlanjutan rantai dingin (cold chain), hingga ketersediaan fasilitas pengolahan yang dapat diakses pelaku UMKM.
Penguatan aspek tersebut dinilai penting agar produk perikanan lokal tidak hanya memiliki kualitas yang memenuhi standar, tetapi juga mampu bersaing di pasar modern dan pasar ekspor.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi IV DPR RI juga mendorong percepatan layanan sertifikasi mutu hingga menjangkau wilayah pesisir. Kemudahan proses perizinan bagi UMKM turut menjadi perhatian untuk mempercepat pertumbuhan industri pengolahan perikanan berbasis masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas berbagai kendala yang selama ini dihadapi pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Andi Arta menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan DPR RI maupun pelaku usaha.
Aspirasi tersebut, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan ke depan.
Penguatan hilirisasi diharapkan mampu menciptakan rantai nilai perikanan yang lebih panjang di dalam negeri, sehingga peningkatan produksi tidak hanya berdampak pada volume komoditas, tetapi juga membuka ruang lebih besar bagi peningkatan nilai ekonomi, penguatan UMKM, dan perluasan pasar produk perikanan Indonesia.
Sumber : DPR RI
Editor : Tim Redaksi
