Jeneponto,PO – Pentingnya netralitas dalam penyaluran berbagai bantuan pemerintah di Kabupaten Jeneponto. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak boleh disalahartikan sebagai bagian dari kampanye politik.
Hal itu ditegaskan oleh PJ Bupati Jeneponto, Junaedi B, bahwa setiap bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat tidak boleh disalahartikan sebagai bahan dari kampanye politik.
“Untuk jadi perhatian bapak Ibu Pimpinan Organisasi Perangat Daerah (OPD) khususnya pengelola dan penyalur bantuan kepada masyarakat, sedapat mungkin diingatkan masyarakat bahwa bantuan tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan pilkada, melainkan murni merupakan program pemerintah,” Ujarnya lewat rilis Humas Kominfo. Senin, 21 Oktober 2024.
Junaedi berharap, agar masyarakat tidak salah paham mengenai tujuan program bantuan serta memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan secara transparan, adil dan bebas dari muatan politis. Tentunya penegasan ini disampaikan mengingat suhu politik yang cenderung meningkat menjelang Pilkada.
“Kami berharap OPD dapat menjelaskan secara rinci kepada penerima manfaat bahwa bantuan tersebut adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik,” ujar Junaedi.
Tak hanya itu, kembali PJ Bupati Jeneponto tegaskan menjaga netralitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah.
“Mari kita bersama menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara jujur dan tulus. Pastikan bahwa program-program pemerintah dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Ini semua merupakan bagian dari upaya menjaga netralitas, Junaedi juga mengimbau masyarakat agar tetap kooperatif dan berani melaporkan jika menemukan adanya oknum di jajaran pemerintah daerah yang mencoba memanfaatkan bantuan pemerintah untuk kepentingan politik dalam rangka Pilkada.
“Saya minta kepada seluruh masyarakat, jika ada oknum yang berupaya mengaitkan bantuan dengan kegiatan politik atau Pilkada, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut,” Imbunya.
Pernyataan ini menjadi bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas menjelang Pilkada Bupati Jeneponto yang akan datang. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa proses demokrasi berjalan lancar dan masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah tanpa ada intervensi politik,” pungkasnya.
Kontributor : firman