Makassar – Wacana “new normal” belakangan hangat diperbincangkan publik. Apalagi, setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa masyarakat harus hidup berdampingan dengan virus Corona, tentu saja dengan segala bentuk himbauan pengetatan protokol kesehatan.
Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Advokasi & Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan, menggelar diskusi tematik bertajuk “Membangun Awareness dalam Kebijakan New Normal” secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting pada Kamis (18/6/2020).
Diskusi ini menghadirkan empat narasumber yaitu Dr. dr. Hj. Muji Isnawati, Sp.KK (IDI Makassar), Dr. Ir. H . Zakir Sabara HW., ST., MT.,IPM., ASEAN Eng (Dekan FTI UMI), Drs. Akhmad Namsum, MM (Sekretaris Kesbangpol Kota Makassar), dan Altriara Pramana Putra Basri (Koordinator Posko Bersama Masyarakat Sipil Kota Makassar).
Dalam pemaparannya, dr. Muji mengganggap “new normal” belum bisa diterapkan di Kota Makassar. Hal ini karena jumlah positif Covid-19 relatif meningkat dalam satu minggu terakhir.
“Di Makassar, “new normal” belum bisa, karena kebijakan ini seperti pisau bermata dua. Kalau dari segi kesehatan, “new normal” ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin. Olehnya, kita butuh pendekatan kultur kepada masyarakat,” katanya.
Senada dengan hal di atas, Zakir Sabara pesimis jika “new normal” diterapkan tanpa adanya pengetatan protokol kesehatan dan penyediaan sarana penunjang di ruang publik.
“Terlalu jauh membicarakan “new normal” di saat tenaga kesehatan tengah berjuang melawan covid tapi toko-toko, mall, cafe, hingga rumah ibadah tetap terbuka tanpa adanya protokol kesehatan. “New normal” ini bisa-bisa hanya mimpi saja,” ujarnya.
Zakir Sabara mengharapkan pemerintah untuk menetapkan skala prioritas di setiap kebijakan, agar tidak kehilangan momentum dan kepercayaan dari masyarakat.
Sementara itu, Akhmad Namsum mengungkapkan bahwa demi mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19, Pemerintah Kota Makassar akan gencar melaksanakan sosialisasi .
“Ada Perwali 31 yang mengatur tentang keramaian di mall, pasar, dll. Namun penerapannya masih banyak yang tidak menerapkan, upaya pemerintah ke depan akan menurunkan inspektur dan satgas covid untuk mensosialisasikan hal tersebut,” ungkapnya.
Diskusi ini ditutup dengan ajakan, Putra Basri agar semua elemen masyarakat dilibatkan dan melibatkan diri dalam memutus mata rantai Covid-19.
“Elemen masyarakat sipil dan tokoh agama perlu dilibatkan dalam penanganan corona di Kota Makassar. Daya dukung mereka sangat dibutuhkan, untuk bersama pemerintah membangun kembali kepercayaan masyarakat,” tandasnya.
Diskusi tematik ini dihadiri oleh 100 peserta dari berbagai elemen masyarakat.(*)
