JENEPONTO,PO – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bantaeng memperkuat komitmen memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelembagaan desa dan pekerja rentan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bantaeng dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Jeneponto, Jumat (13/11/2026).
Penandatanganan kerja sama ini dihadiri Kepala Dinas PMD Kabupaten Jeneponto, M. Basuki, bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bantaeng, Sulis Indrayani, yang didampingi Sekretaris dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Jeneponto.
Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya dilaksanakan di Cafe Tetta, Jalan Lingkar, Kecamatan Binamu, Kamis (15/10/2026).
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas jangkauan kepesertaan, terutama bagi perangkat dan kelembagaan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pekerja rentan yang sebagian besar menggantungkan penghasilan dari sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bantaeng, Sulis Indrayani, menjelaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap pekerja tanpa memandang sektor pekerjaan maupun besarnya penghasilan.
Menurutnya, risiko kecelakaan kerja dan kematian dapat terjadi kapan saja. Karena itu, keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan finansial kepada pekerja maupun keluarga yang ditinggalkan.
“Semakin banyak masyarakat pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, semakin banyak pula pekerja dan keluarganya yang mendapatkan perlindungan. Ketika terjadi kecelakaan kerja atau risiko meninggal dunia, peserta maupun ahli waris dapat memperoleh manfaat sesuai ketentuan program,” jelas Sulis.
Ia menambahkan, perluasan kepesertaan bukan sekadar meningkatkan jumlah peserta, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran bahwa setiap pekerjaan memiliki risiko yang perlu diantisipasi melalui perlindungan jaminan sosial.
“Perlindungan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam bekerja, baik di sektor formal maupun informal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Jeneponto, M. Basuki, menegaskan pentingnya memberikan perlindungan kepada seluruh kelembagaan desa, BPD, serta kelompok pekerja rentan.
Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok pekerja yang selama ini belum tersentuh perlindungan secara optimal.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong sosialisasi dan pendataan calon peserta hingga ke tingkat desa. Sinergi BPJS Ketenagakerjaan, Dinas PMD, pemerintah desa, serta tenaga pendamping profesional menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan perlindungan.
Dengan adanya kolaborasi ini, pekerja rentan di Kabupaten Jeneponto diharapkan tidak lagi menghadapi risiko pekerjaan seorang diri tanpa jaring pengaman sosial.
Sebab, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya memberikan kepastian bagi pekerja, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan ekonomi bagi keluarga ketika risiko kecelakaan kerja maupun kematian terjadi.
Upaya memperluas kepesertaan hingga pelosok desa pun menjadi langkah penting dalam mewujudkan masyarakat pekerja yang lebih aman, sejahtera, dan terlindungi.
Tim Redaksi
