MAKASSAR,PO – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jong Celebes akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Fly Over Makassar, Jumat (6/11/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk desakan agar dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian diusut secara transparan dan menyeluruh.
Mengusung tema “Jaga Kepala Negara, Usut Dugaan Makar, Selamatkan Kedaulatan Bangsa”, aliansi ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kepala negara, integritas institusi negara, serta penegakan hukum dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional.
Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jong Celebes, Muhammad Yasin, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai perkara teknis semata. Menurutnya, aparat penegak hukum harus mengungkap secara utuh seluruh rangkaian peristiwa untuk memastikan fakta, motif, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Persoalan ini tidak boleh berhenti pada siapa yang diduga melakukan tindakan di lapangan. Aparat penegak hukum harus berani mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual, pihak yang memberikan perintah, motif, serta kepentingan di balik dugaan penyadapan tersebut,” tegas Yasin.
Ia menilai, penanganan perkara ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan supremasi hukum di Indonesia. Menurutnya, hukum harus ditegakkan secara setara tanpa memandang jabatan, pangkat, maupun pengaruh seseorang di dalam institusi negara.
“Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena jabatan, pangkat, ataupun kedekatan dengan kekuasaan,” ujarnya.
Yasin juga mengingatkan agar proses penanganan perkara mengedepankan transparansi, profesionalitas, dan independensi penyidikan. Ia menegaskan, penentuan ada atau tidaknya unsur makar harus didasarkan pada fakta, alat bukti yang sah, serta ketentuan perundang-undangan, bukan sekadar asumsi maupun opini yang berkembang di ruang publik.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa sikap kritis mahasiswa dan pemuda terhadap persoalan kebangsaan merupakan bagian dari kontrol demokrasi, bukan bentuk dukungan terhadap kekuasaan tanpa batas.
“Menjaga kepala negara bukan berarti memberikan legitimasi terhadap kekuasaan tanpa batas. Demokrasi, konstitusi, dan hak-hak rakyat juga harus tetap dijaga. Negara harus kuat, tetapi kekuasaan harus tetap berada dalam koridor hukum,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jong Celebes membawa lima poin tuntutan utama.
Pertama, mendesak pemerintah menjamin keamanan dan keselamatan Presiden Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas konstitusional serta keberlangsungan pemerintahan yang sah.
Kedua, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual, pemberi perintah, motif, serta kepentingan di balik peristiwa tersebut berdasarkan bukti hukum yang sah.
Ketiga, menolak segala bentuk tindakan makar, provokasi, dan upaya inkonstitusional yang berpotensi mengancam kedaulatan negara, merusak tatanan demokrasi, serta memecah belah persatuan bangsa.
Keempat, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menegakkan supremasi hukum secara adil, transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.
Kelima, mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat untuk menjaga persatuan nasional serta bersama-sama mengawal demokrasi dan konstitusi.
Aliansi menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dan pemuda dalam mengawal persoalan kebangsaan. Menurut mereka, stabilitas nasional tidak cukup dibangun melalui kekuatan institusi, tetapi juga harus ditopang kepercayaan publik, keadilan, dan kepastian hukum.
Mereka juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengedepankan sikap kritis dan bertanggung jawab.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan hukum dan pertanggungjawaban terhadap setiap pihak yang terbukti melanggar hukum. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok, hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, dan kedaulatan bangsa tidak boleh dipertaruhkan oleh siapa pun,” tutup Muhammad Yasin.
ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA JONG CELEBES
Bersatu, Bergerak, Mengawal Demokrasi.
