JAKARTA,PO – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tancap gas mendorong pengembangan bioetanol berbasis komoditas pertanian. Pemerintah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare untuk menopang ketersediaan bahan baku sekaligus memperkuat fondasi industri bioetanol nasional.
Program tersebut bertumpu pada tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung. Pengembangannya akan diarahkan berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan di masing-masing daerah.
Mentan Amran mengatakan pembangunan industri bioetanol tidak bisa dilepaskan dari kepastian pasokan bahan baku. Karena itu, pemerintah akan lebih dahulu memperkuat kawasan produksi pertanian sebelum pembangunan pabrik dilakukan secara masif.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran usai memimpin Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari sejumlah daerah di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Menurut Amran, tebu menjadi salah satu komoditas prioritas karena memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol. Sementara singkong dan jagung akan dikembangkan di daerah yang memiliki kesesuaian lahan dan produktivitas tinggi.
“Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol,” tegasnya.
Amran menilai kepastian bahan baku menjadi faktor penting untuk menarik investasi industri bioetanol. Pemerintah karena itu akan melakukan konsolidasi dan penyiapan kawasan produksi yang terintegrasi dengan industri pengolahan.
Skema pembiayaan industri, kata dia, terbuka bagi keterlibatan BUMN dan sektor swasta. Pemerintah mengambil peran dalam penyiapan kawasan, sementara investasi pembangunan industri dapat diperkuat melalui swasta.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” ungkap Amran.
Namun, pemerintah juga menekankan agar pengembangan industri tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Skema kemitraan akan didorong sehingga masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari rantai produksi, tetapi juga memperoleh manfaat dari pertumbuhan kawasan.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat,” tegasnya.
Pemerintah juga membuka ruang bagi pengusaha daerah untuk terlibat dalam pengembangan industri bioetanol. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis komoditas pertanian.
Pada tahap awal, Kementan akan memperkuat pengembangan jagung melalui program percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan.
Amran menyebut dukungan awal dapat diberikan dengan luasan sekitar 500 hingga 1.000 hektare per kabupaten. Daerah yang menunjukkan produktivitas tinggi berpeluang mendapatkan perluasan hingga 1.500 hektare.
“Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung,” jelasnya.
Selain perluasan lahan, pemerintah menyiapkan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mempercepat pengembangan kawasan.
Sementara untuk komoditas tebu, pemerintah menyiapkan pengembangan dalam skala lebih besar. Amran menyebut kebutuhan lahan tebu mencapai sekitar 1 juta hektare.
“Yang paling penting adalah tebu. Kita butuh 1 juta hektare. Tadi sudah dihadiri oleh Pak Dirjen dari Kehutanan Planologi, kemudian Deputi dari BUMN. Kita akan bergerak bersama,” ujarnya.
Dalam penyiapan kawasan, pemerintah akan memprioritaskan lahan yang memenuhi aspek teknis sekaligus memiliki kepastian legalitas. Pengembangan bioetanol, kata Amran, tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan.
Pemerintah akan mengkaji berbagai sumber lahan yang tersedia, termasuk kawasan yang dapat diarahkan untuk agroforestri, tanaman pangan, maupun lahan yang telah dilepaskan. Pelepasan kawasan hutan disebut menjadi opsi terakhir.
“Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi,” katanya.
Amran mengatakan pengembangan bioetanol tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif. Program tersebut juga diproyeksikan membangun ekosistem ekonomi baru yang menghubungkan sektor budidaya, pengolahan hasil, industri hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen. Hebat kan? Hebat Indonesia itu,” ujarnya.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan penggunaan campuran etanol dalam bahan bakar secara bertahap seiring kesiapan bahan baku dan kapasitas industri.
“Ini E5, E10, E20 di 2029. Bisa perkiraan kita menuju nanti, bisa kita hitung ya, kalau kita bergerak dari sekarang itu bisa E40 2030, 2031,” ungkap Amran.
Untuk mempercepat implementasi program, Kementan menggandeng 44 bupati dari berbagai daerah dalam konsolidasi pengembangan kawasan. Pemerintah daerah diminta memetakan potensi lahan, komoditas, serta kesiapan wilayah untuk mendukung rantai pasok bioetanol nasional.
Amran menegaskan pengembangan bioetanol merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kedaulatan energi dengan mengoptimalkan kekuatan sektor pertanian dalam negeri.
“Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan,” pungkasnya.
Sumber : Kementan RI
Editor : Tim Redaksi
