MAKASSAR, PO – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pemerintah kota tetap membuka ruang bagi mahasiswa, organisasi kepemudaan (OKP), dan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menyampaikan aspirasi maupun kritik terhadap berbagai persoalan pembangunan.
Penegasan itu disampaikan Munafri saat menghadiri kegiatan “Ruang Demokrasi” yang diselenggarakan Keamanan dan Organisasi Cipayung Plus Sulawesi Selatan di Tribun Lapangan Karebosi, Makassar, Selasa (10/11/2026).
Forum yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional tersebut mempertemukan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan mahasiswa untuk membahas berbagai persoalan sosial serta kebangsaan.
Hadir dalam kegiatan itu Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, Dandim 1408/Makassar Kolonel Kav. Ino Dwi Setyo Darmawan, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel Vonny Ameliani Suardi, serta sejumlah organisasi kepemudaan, di antaranya GMNI, Serikat Muslim Indonesia, KAMMI Sulsel, LMND, HMI, PMII, GMKI, dan KNPI.
Dalam forum tersebut, masing-masing organisasi mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi dan pandangannya.
Di hadapan peserta, Munafri menegaskan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak masyarakat yang dijamin undang-undang. Karena itu, pemerintah berkewajiban menjaga ruang komunikasi tetap terbuka.
“Menyampaikan aspirasi merupakan hak yang dijamin undang-undang, terlebih Indonesia merupakan negara demokrasi. Maka ruang-ruang komunikasi, antara mahasiswa, OKP dan ormas kita harus jaga,” ujarnya.
Ia mengatakan, Pemkot Makassar tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun pandangan terhadap jalannya pembangunan. Namun, kebebasan berpendapat tetap harus dijalankan dengan memperhatikan mekanisme serta menjaga ketertiban dan keamanan.
“Kami Pemerintah Kota Makassar selalu terbuka berdiskusi, menerima saran dan pandangan. Tujuannya kita sama, menjaga Makassar dan membangun kota yang kita cintai,” jelas Appi, sapaan akrab Munafri.
Munafri juga mengapresiasi inisiatif Cipayung Plus dalam menghadirkan forum dialog. Menurutnya, ruang demokrasi seharusnya menjadi tempat bertukar pikiran secara terbuka dan objektif, bukan sekadar mencari pihak yang dianggap benar atau salah.
Soroti Tawuran dan Geng Motor
Selain persoalan demokrasi dan aspirasi publik, Munafri turut menyoroti aksi jalanan, tawuran kelompok, dan geng motor yang menjadi salah satu pekerjaan serius pemerintah kota.
Ia mengatakan, penanganan persoalan keamanan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama dengan TNI dan Polri. Pemerintah juga memaksimalkan peran perangkat wilayah hingga tingkat RT dan RW untuk menjaga kondisi lingkungan.
“Soal aksi jalanan, tawuran kelompok dan geng motor. Kami Pemerintah Kota sesuai tupoksi berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri, tetap kolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.
“Bahkan, lurah, camat serta RT/RW menjaga wilayah, agar tetap kondusif. Ini sudah kami jalankan,” sambung Ketua IKA FH Unhas itu.
Munafri menegaskan, persoalan kekerasan antarkelompok tidak dapat ditoleransi. Ia mengajak mahasiswa dan pimpinan organisasi kepemudaan memanfaatkan jaringan masing-masing untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus mencegah konflik sejak dini.
Menurutnya, upaya menjaga keamanan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan aparat. Pencegahan dan penelusuran akar persoalan yang memicu konflik juga perlu menjadi perhatian bersama.
“Kami tentu akan terus melakukan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian dan TNI,” tegasnya.
Ia mengakui, pengawasan pemerintah memiliki keterbatasan. Karena itu, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar upaya menjaga keamanan dapat berjalan lebih efektif.
“Karena itu, pelibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting agar upaya menjaga keamanan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan penyelesaian akar masalah,” ajak Appi.
Keamanan Dikaitkan dengan Iklim Investasi
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menghubungkan kondisi keamanan dengan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Makassar.
Sebagai kota yang mengandalkan sektor perdagangan barang dan jasa, Makassar membutuhkan situasi yang aman dan kondusif untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha serta investor.
Menurutnya, gangguan keamanan berpotensi memengaruhi minat investor untuk masuk dan mengembangkan usaha. Jika aktivitas investasi melemah, dampaknya dapat merembet pada perputaran ekonomi hingga daya beli masyarakat.
“Kalau iklim investasinya jelek, tentu aktivitas ekonominya akan menurun. Kalau putaran ekonominya menurun, dampaknya ke daya beli masyarakat,” paparnya.
Di sisi lain, Pemkot Makassar mengaku terus menyiapkan langkah pemberdayaan masyarakat, terutama untuk meningkatkan keterampilan dan membuka akses kesempatan kerja bagi generasi muda.
Program yang disiapkan mencakup kursus, peningkatan keterampilan, hingga pengembangan kapasitas agar masyarakat memiliki peluang memperoleh pekerjaan di sektor formal maupun informal.
” Sekali lagi, kami Pemerintah Kota tetap membuka ruang bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk duduk bersama pemerintah, menyampaikan kebutuhan, serta merumuskan langkah konkret yang dapat kita lakukan bersama,” imbuh Appi.
Menutup penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat persatuan dan meneruskan perjuangan melalui kontribusi nyata.
Ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi tidak boleh membuat masyarakat kehilangan semangat kebersamaan dan persaudaraan.
“Tapi jangan lupa, kita masih punya jiwa persatuan dan persaudaraan untuk melihat Indonesia ini tumbuh menjadi Indonesia Emas untuk generasi yang akan datang,” terang Appi.
Melalui forum Ruang Demokrasi, Munafri berharap komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan aparat keamanan terus terbangun. Ia menilai aspirasi serta kritik masyarakat merupakan bagian dari upaya bersama membangun Makassar.
“Sebab, menjaga kota bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” tukasnya. []
