JAKARTA,PO – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah membongkar praktik penyimpangan di sektor pertanian. Melalui kanal pengaduan Lapor Pak Amran, masyarakat kini memiliki ruang untuk melaporkan berbagai dugaan kecurangan, mulai dari persoalan beras, distribusi pupuk hingga penyalahgunaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Amran mengungkapkan, dalam kurun waktu sekitar dua pekan, kanal tersebut telah menerima sebanyak 340 laporan masyarakat. Seluruh aduan akan dikaji dan diverifikasi untuk memastikan kebenaran informasi sebelum diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Pernyataan itu disampaikan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026). Ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang berani memberikan informasi terkait dugaan penyimpangan yang merugikan sektor pertanian nasional.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang melapor. Anda sudah berbuat untuk Merah Putih, untuk negara yang kita cintai,” kata Amran.
Menurutnya, laporan yang masuk mencakup berbagai persoalan, di antaranya tata niaga perberasan, distribusi pupuk, pengelolaan alsintan, program cetak sawah, serta sejumlah dugaan pelanggaran lainnya.
Ia memastikan tidak ada laporan yang akan diabaikan. Setiap informasi akan ditindaklanjuti, sementara pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum.
“Ada laporan, dua minggu ini masuk 340 laporan. Kami tindak lanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. Pasti kami kejar,” tegasnya.
Amran menjelaskan, mekanisme penanganan laporan dilakukan secara berjenjang. Aduan terlebih dahulu dikaji, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi langsung di lapangan. Apabila ditemukan bukti pelanggaran, hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada kepolisian, kejaksaan, maupun aparat penegak hukum terkait.
Ia secara khusus mengingatkan para pelaku usaha perberasan agar tidak melakukan praktik curang dalam perdagangan maupun distribusi beras.
“Laporan kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum. Jadi, seluruh pedagang beras jangan bermain-main karena kami sudah terima laporannya. Kami verifikasi di lapangan, kalau benar kita tindak tegas,” ujarnya.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah dugaan penyimpangan tata niaga beras, termasuk pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta manipulasi mutu beras fortifikasi.
Dalam perkembangan penanganan kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan perkara yang melibatkan 15 merek beras.
Amran menegaskan, pengungkapan kasus tersebut bukan akhir dari upaya pemberantasan mafia pangan. Pemerintah akan terus menelusuri berbagai laporan dan mengejar pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik yang merugikan petani maupun konsumen.
Di sisi lain, Amran memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat yang berani menyampaikan pengaduan. Ia memastikan identitas pelapor, termasuk nama dan alamat, tidak akan dipublikasikan.
Menurutnya, keberanian masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, pemerintah berkewajiban menjaga keamanan serta kerahasiaan identitas mereka.
“Seluruh yang melapor, nama dan alamat Bapak tidak akan kami munculkan. Anda telah berbuat untuk Negara Republik Indonesia. Kami lindungi dan tidak akan kami sampaikan ke publik,” tegasnya.
Amran mengajak masyarakat yang mengetahui atau menemukan indikasi penyimpangan di sektor pertanian agar tidak ragu menyampaikan laporan melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0811-1312-312.
Masyarakat diharapkan menyertakan informasi mengenai lokasi kejadian serta bukti pendukung agar setiap aduan lebih mudah diverifikasi dan ditindaklanjuti.
Ia juga mengapresiasi dukungan kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum yang bersinergi dalam mengungkap serta menindak berbagai pelanggaran di sektor pertanian.
Amran menegaskan, pemberantasan mafia pangan merupakan langkah penting untuk melindungi kepentingan petani, menjaga hak konsumen, sekaligus memastikan tata kelola pangan nasional berjalan secara sehat dan transparan.
“Indonesia harus bebas dari mafia pangan, khususnya mafia beras. Harus bebas. Ini masalah serius,” pungkasnya.
Sumber : Kementan RI
Editor : Tim Redaksi
