JAKARTA,PO – Sejumlah tokoh asal Sulawesi Selatan mendapat kepercayaan mengemban amanah sebagai komisaris pada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya. Penempatan mereka tersebar di berbagai sektor strategis, mulai dari pertambangan, telekomunikasi, industri semen, perkebunan, hingga energi bersih.
Kehadiran figur-figur asal Sulsel di jajaran dewan komisaris mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap sumber daya manusia dari daerah tersebut untuk ikut mengawal tata kelola perusahaan negara.
Mereka berasal dari latar belakang yang beragam, seperti aparat kepolisian, akademisi, birokrat, politisi, hingga kalangan profesional.
Berikut delapan tokoh asal Sulawesi Selatan yang kini dipercaya menduduki posisi komisaris di perusahaan BUMN maupun anak usahanya.
1. Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini dipercaya sebagai Komisaris PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Holding BUMN pertambangan tersebut mengelola perusahaan-perusahaan tambang nasional dan berperan dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral serta batu bara Indonesia.
2. Dr. Arry Abdi Syalman, S.I.Kom., S.H., M.H., CPCE., CPM.
Arry Abdi Syalman menjabat sebagai Komisaris Independen PT Telkom Akses. Ia dikenal sebagai profesional di bidang komunikasi, hukum, dan keamanan siber. Selain aktif dalam berbagai forum keamanan siber nasional maupun internasional, Arry juga memimpin organisasi profesi Jurnalis Online Indonesia (JOIN).
PT Telkom Akses merupakan anak perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk yang bertugas membangun, mengembangkan, serta mengelola infrastruktur jaringan broadband di Indonesia sejak berdiri pada 12 Desember 2012.
3. Dr. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
Mantan anggota DPR RI tiga periode asal Kabupaten Bone ini dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Semen Tonasa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2025. PT Semen Tonasa merupakan produsen semen terbesar di kawasan Indonesia Timur.
4. dr. Andi Nusawarta, M.Kes., Sp.OT., Subsp. Sport Injury (K).
Dokter spesialis ortopedi yang dikenal luas sebagai praktisi cedera olahraga ini juga masuk dalam jajaran Komisaris PT Semen Tonasa. Selain berkiprah di dunia kesehatan, ia pernah terlibat dalam kontestasi politik di Kabupaten Pangkep.
5. Dzulfikar Ahmad Tawalla, S.Pd., M.I.Kom.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dipercaya menjadi Komisaris PT Semen Baturaja Tbk melalui RUPS Tahun Buku 2024. Tokoh kelahiran Gowa tersebut juga menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2023–2027.
PT Semen Baturaja merupakan anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang berfokus pada produksi dan distribusi semen untuk wilayah Sumatera.
6. Dr. Ir. Abdul Haris Bahrun, M.Si.
Akademisi Universitas Hasanuddin ini dipercaya sebagai Komisaris PT Rajawali Citra Mas, anak usaha ID FOOD yang bergerak di bidang industri kemasan plastik. Selain sebagai dosen, Abdul Haris Bahrun juga menjabat Tenaga Ahli Menteri Pertanian pada bidang akselerasi standardisasi dan program strategis.
7. Prof. Dr. Andi Murtir Jeddawi, S.H., S.Sos., M.Si.
Guru Besar Hukum Administrasi Negara IPDN asal Bone ini tercatat sebagai Komisaris PT LPP Agro Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha BUMN Perkebunan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia, pelatihan, sertifikasi, hingga konsultasi manajemen.
8. Muhammad Rachmat Kaimuddin, B.Sc., M.B.A.
Tokoh kelahiran Sulawesi Selatan ini dipercaya sebagai Komisaris PT Daya Energi Bersih Nusantara (DENERA), perusahaan yang mengembangkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik. Saat ini Rachmat juga menjabat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Secara umum, pengangkatan komisaris di lingkungan BUMN dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau berdasarkan keputusan pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku.
Penunjukan tersebut mempertimbangkan kompetensi, integritas, pengalaman, serta kemampuan menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi.
Selain aspek profesionalisme, keberadaan dewan komisaris juga diharapkan mampu memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendorong perusahaan negara agar lebih adaptif menghadapi tantangan bisnis dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Editor : Amin
