TAKALAR – Di sebuah desa bernama Pa’rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Sabtu (16/5/2026) pagi terasa berbeda. Sejumlah tokoh penting daerah berkumpul. Wakil Bupati Takalar, Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., M.M., hadir bersama Ketua DPRD, Dandim 1426/Takalar, dan perwakilan Korem 141/Toddupuli. Bukan untuk acara seremonial biasa, melainkan untuk menjadi saksi: desa kecil ini kini menjadi bagian dari peta besar kebangkitan ekonomi kerakyatan Indonesia.
Pagi itu, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia melalui sambungan video konferensi. Desa Pa’rappunganta dipilih sebagai titik pusat kegiatan untuk wilayah Kabupaten Takalar. Sebuah panggung kecil di desa itu terhubung langsung dengan Istana Negara.
“Kita tidak sedang membangun koperasi biasa,” demikian pesan kuat yang tersirat dari arahan Presiden. Ini adalah upaya sistematis untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi desa yang selama ini tergerus oleh rantai distribusi panjang dan minimnya akses permodalan.
Presiden Prabowo dalam arahannya menyebut program ini sebagai langkah besar. Koperasi Merah Putih didesain untuk memotong langsung rantai distribusi yang selama ini merugikan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di desa. Fasilitas disiapkan lengkap: gedung, gudang, sistem digital, hingga kendaraan operasional. Bukan sekadar simbol, tetapi ekosistem yang siap bergerak.
“Koperasi Merah Putih harus menjadi tuan di negeri sendiri,” tegas Prabowo, menggambarkan visi besarnya untuk memastikan ekonomi kerakyatan tidak lagi sekadar jargon di atas kertas.
Yang menarik, di Takalar, program ini tidak dimulai dari nol. Usai mengikuti prosesi daring, Wabup Hengky Yasin memastikan bahwa Koperasi Desa Pa’rappunganta telah rampung 100 persen dan siap beroperasi. “KD-KMP yang ada di Desa Pa’rappunganta ini termasuk yang sudah selesai 100 persen, tinggal dioperasionalkan,” ujar Hengky Yasin.
Pernyataan ini menyiratkan bahwa Takalar tidak sekadar menunggu arahan pusat, tetapi telah bergerak lebih dulu. Ini adalah potret bagaimana pemerintah daerah mengartikulasikan program nasional menjadi aksi lokal yang konkret.
Diresmikannya 1.061 koperasi di seluruh Indonesia hari itu memang sebuah angka yang besar. Namun bagi warga Desa Pa’rappunganta, angka itu menyusut menjadi satu: koperasi mereka, di desa mereka, yang kini resmi menjadi bagian dari sejarah baru ekonomi kerakyatan Indonesia. Dari pinggiran Takalar, sebuah desa kecil telah menjadi saksi bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari pusat. (*)
