TAKALAR – Ada pemandangan yang tak biasa di tengah ingar-bingar persiapan Iduladha 1447 Hijriyah di Kabupaten Takalar, Kamis (21/5/2026). Bukan hanya petugas dinas pangan yang sibuk memantau harga kebutuhan pokok. Kali ini, rombongan yang turun ke lapangan lebih lengkap dari biasanya: Wakil Bupati, Wakapolres, perwira TNI dari Kodim 1426, hingga perwakilan Kejaksaan Negeri Takalar.
Mereka tidak sedang menggelar rapat koordinasi di balik meja. Mereka justru berada di tengah kerumunan warga yang antre mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Ini adalah Gerakan Pangan Murah (GPM), sebuah program antisipatif yang digelar Pemerintah Kabupaten Takalar menjelang Hari Raya Iduladha. Tapi kehadiran Forkopimda di sana bukan sekadar seremoni.
Di balik tumpukan beras, minyak goreng, dan telur yang dijual di bawah harga pasar, ada pesan yang lebih besar: bahwa menjaga perut rakyat bukan cuma urusan dinas pangan. Ini adalah operasi bersama yang melibatkan banyak kekuatan—pemerintah sebagai pengendali kebijakan, polisi sebagai penjaga ketertiban distribusi, TNI sebagai pengawal logistik, dan kejaksaan sebagai pengawas agar program ini tak bocor ke tangan yang salah.
“Ini bukan sekadar bagi-bagi sembako murah,” tegas Wakil Bupati Takalar, Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM, yang memimpin langsung peninjauan. “Melalui Gerakan Pangan Murah ini, kami bersama jajaran Polres, Kodim, dan Kejaksaan turun langsung untuk memastikan pasokan pangan aman dan distribusinya tepat sasaran serta masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau menjelang hari raya Iduladha.”
Kalimat “tepat sasaran” yang diucapkan Hengky Yasin bukan tanpa alasan. Sejarah mencatat, program pangan murah di berbagai daerah kerap kali menjadi bulan-bulanan oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Kehadiran aparat penegak hukum di sini menjadi sinyal bahwa Takalar ingin memutus rantai kebocoran itu sejak awal.
Yang menarik, kolaborasi ini juga melibatkan para Lurah se-Kecamatan Pattallassang. Merekalah yang menjadi ujung tombak pendataan warga yang benar-benar membutuhkan. Sementara Kepala Bidang Ketahanan Pangan dari DTPHPKP Takalar memastikan stok yang dijual adalah produk berkualitas, bukan sisa atau barang subsidi yang diselewengkan.
Gerakan Pangan Murah ini memang tidak akan menyelesaikan seluruh masalah kemiskinan dan kelaparan. Tapi ia adalah bukti bahwa ketika pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan kejaksaan duduk bersama untuk urusan dapur warga, maka yang terjadi bukan lagi ego sektoral, melainkan kerja bersama yang nyata.
Di tengah harga-harga yang cenderung merangkak naik menjelang hari raya, pemandangan antrean warga yang pulang membawa kebutuhan pokok dengan harga terjangkau adalah jawaban bahwa negara—dalam wujud kolaborasi para pemangku kepentingannya—masih bisa hadir di sisi rakyatnya. (*)
