TAKALAR — Ada masa ketika nama Kabupaten Takalar hanya disebut dalam konteks sebagai daerah penyangga Makassar. Cukup lama ia hidup dalam bayang-bayang, dipandang sebelah mata dalam percaturan pembangunan di Sulawesi Selatan.
Tapi pagi kemarin itu, narasi tersebut runtuh sudah. Sebuah penghargaan Peringkat 2 Nasional dalam pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) 2026 yang diterima langsung dari Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Ir. Suharti, M.A., Ph.D., telah menempatkan Takalar sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia.
Ini bukan sekadar soal pendidikan. Ini adalah deklarasi bahwa Takalar telah bertransformasi.
Di balik capaian membanggakan ini, ada arsitek utama yang sejak awal periodenya telah memasang target tinggi: Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye. Di bawah kepemimpinannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dinakhodai Dody Riyan Saputra tidak sekadar menjalankan program rutin. Mereka mendesain ulang tata kelola bantuan pendidikan menjadi sebuah mesin birokrasi yang presisi.
Lalu apa bedanya Takalar dengan daerah lain?
Jika banyak daerah mengandalkan kecepatan pencairan sebagai ukuran keberhasilan, Takalar memilih jalan sunyi: akurasi. Di tengah godaan untuk mengejar serapan anggaran, Disdikbud Takalar justru menerjunkan puluhan PIC untuk bertarung dengan data di sistem SIPINTAR. Setiap nama diverifikasi. Setiap NIK dicocokkan. Setiap penerima manfaat dipastikan adalah mereka yang paling membutuhkan, bukan yang paling dekat dengan kekuasaan.
Hasilnya? Sebuah sistem yang tak hanya efisien secara administratif, tetapi juga berkeadilan secara sosial.
“Ini menjadi cambuk bagi kita semua untuk terus memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi anak-anak Takalar,” ujar Bupati Daeng Manye dengan intonasi yang lebih tegas dari biasanya, seolah ingin menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah garis finis.
Yang menarik, di balik seremoni penghargaan yang megah, Bupati justru menyampaikan terima kasihnya bukan kepada para pejabat, melainkan kepada mereka yang selama ini tak terlihat: guru-guru di pelosok yang menjadi mata dan telinga program, kepala sekolah yang menyisir data siswa miskin, hingga para operator yang lembur memastikan sistem berjalan tanpa celah.
Pendekatan ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Bukan yang memusatkan keberhasilan pada figur tunggal, melainkan yang menghidupkan ekosistem. Dan kini ekosistem itu membuahkan hasil: Takalar tidak lagi menjadi “adik” di Sulsel, melainkan role model nasional dalam tata kelola PIP.
Jika dulu orang bertanya, “Di mana Takalar dalam peta kemajuan?” Maka hari ini jawabannya jelas: Takalar berdiri di panggung nasional, membawa serta nama baik Sulawesi Selatan, dan membuktikan bahwa daerah yang dulu dipandang pinggiran pun bisa menjadi pusat inspirasi. (*)
