MAROS,PO – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Sulawesi Selatan. Traktor yang seharusnya disalurkan secara gratis kepada kelompok tani diduga justru diperjualbelikan oleh oknum demi keuntungan pribadi.
Dugaan praktik tersebut terungkap saat Amran melakukan peninjauan lahan pertanian di Desa Alatengae, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026).
Amran menegaskan, bantuan alsintan merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dengan memperjualbelikan bantuan pemerintah.
Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut dan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu.
Menurut Amran, indikasi penyalahgunaan bantuan serupa tidak hanya ditemukan di satu wilayah. Sejumlah daerah di Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Sidrap, Gowa, dan Takalar, juga masuk dalam penelusuran.
Sebagai langkah penertiban, Kementerian Pertanian memerintahkan penarikan 85 unit traktor yang terindikasi bermasalah.
Secara nasional, Kementerian Pertanian mencatat sekitar 10 ribu unit alsintan telah disalurkan kepada penerima bantuan. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan 271 laporan dugaan penyimpangan yang kini menjadi perhatian pemerintah.
Sementara itu, Asisten Intelijen (Asintel) Kasdam XIV/Hasanuddin, Kolonel Inf Asyraf Aziz, menjelaskan bahwa penelusuran kasus tersebut bermula dari laporan yang diterima Kementerian Pertanian. Dari hasil penanganan awal, dua orang telah diamankan dan diproses di Polda Sulawesi Selatan.
Ia mengungkapkan, traktor hasil pengadaan tahun anggaran 2025–2026 tersebut diduga dipasarkan melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial, marketplace, hingga penawaran secara langsung dengan harga yang bervariasi.
Dugaan praktik jual beli bantuan alsintan ini menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat program pemerintah.
Penindakan terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan bantuan diharapkan menjadi peringatan bahwa fasilitas negara untuk petani tidak boleh dijadikan komoditas bisnis demi kepentingan pribadi.
Kementan RI
Tim Redaksi










