Jamin Mutu Bibit Ternak, Kementan Perkuat Standardisasi dan Sertifikasi

Jamin Mutu Bibit Ternak, Kementan Perkuat Standardisasi dan Sertifikasi

JAKARTA,PO – Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengawasan mutu benih dan bibit ternak melalui standardisasi dan sertifikasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bibit ternak yang beredar memiliki asal-usul jelas, kualitas terjamin, serta keunggulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor peternakan nasional. Sebab, kualitas bibit merupakan faktor mendasar yang menentukan keberhasilan usaha peternak.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Komisi Teknis Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (LSPro Bebiter) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Senin (16/11/2026).

Dalam rapat evaluasi tersebut, sebanyak delapan pemohon direkomendasikan memperoleh Sertifikat Kesesuaian SNI (SK-SNI). Mereka terdiri atas lima pelaku usaha dan tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan komoditas yang dinilai meliputi bibit sapi Madura, sapi Aceh, kambing Peranakan Etawah, itik, dan ayam.

Menurutnya, rapat Komisi Teknis bukan sekadar tahapan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap produk perbibitan memenuhi persyaratan mutu dan ketentuan perundang-undangan.

“Rapat Komisi Teknis bukan sekadar tahapan dalam proses sertifikasi, tetapi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada data, bukti objektif, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, sertifikasi yang diterbitkan dapat memberikan jaminan mutu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perbibitan nasional,” ujar Hary.

Ia menegaskan, rekomendasi sertifikasi tidak boleh didasarkan pada pertimbangan subjektif ataupun kepentingan tertentu, tetapi harus mencerminkan hasil evaluasi teknis secara menyeluruh.

“Komisi Teknis diharapkan senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari benturan kepentingan. Setiap rekomendasi harus mencerminkan hasil evaluasi teknis yang komprehensif sehingga keputusan sertifikasi memiliki kredibilitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun administratif,” ungkap Gito.

Sementara itu, Ketua Komisi Teknis, Bambang Setiadi, menjelaskan bahwa hasil pembahasan telah merekomendasikan delapan pemohon untuk memperoleh SK-SNI. Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan benih dan bibit ternak yang diedarkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Bambang juga mengingatkan bahwa kewajiban sertifikasi memiliki dasar hukum yang tegas. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Khususnya Pasal 13 ayat (6), yang mengamanatkan bahwa benih atau bibit yang diedarkan wajib memiliki sertifikat berisi keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.

“Rekomendasi penerbitan Sertifikat Kesesuaian SNI ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemenuhan regulasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014,” jelas Bambang.

Menurutnya, penerapan ketentuan tersebut penting untuk memberikan kepastian mutu sekaligus melindungi peternak agar memperoleh bibit yang sesuai dengan standar dan memiliki keunggulan yang jelas.

Kementan menilai penguatan standardisasi dan sertifikasi menjadi fondasi dalam membangun sistem perbibitan nasional yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan jaminan mutu serta kejelasan asal-usul bibit, peternak diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usaha secara lebih optimal.

Melalui Ditjen PKH, Kementan berkomitmen terus memperkuat sistem sertifikasi benih dan bibit ternak. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan peternak, mendorong kualitas produksi, sekaligus memperkuat daya saing peternakan Indonesia.

Sumber : Kementan RI

Editor : Tim Redaksi