TAKALAR,PO — Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye memberikan sejumlah pekerjaan strategis kepada Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru dilantik, Ahmad Rivai. Mulai dari menghadapi tekanan fiskal, mengoptimalkan aset daerah, memperkuat iklim investasi, hingga meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN), seluruhnya menjadi agenda penting yang harus segera dikoordinasikan untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Takalar.
Pesan tersebut disampaikan Daeng Manye saat melantik dan mengambil sumpah jabatan Drs. Ahmad Rivai, M.Si., sebagai Sekda Kabupaten Takalar di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Jumat (9/10/2026) sekitar pukul 16.30 WITA.
Pelantikan ini mengakhiri kekosongan jabatan Sekda setelah pejabat sebelumnya, Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., berpindah tugas ke Pemerintah Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Daeng Manye menekankan bahwa Sekda bukan sekadar pejabat administratif, melainkan penggerak koordinasi pemerintahan yang harus mampu menerjemahkan kebijakan kepala daerah menjadi program kerja konkret di seluruh perangkat daerah.
Ia mengapresiasi koordinasi Pemerintah Kabupaten Takalar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menurutnya mendukung percepatan pengisian jabatan strategis tersebut.
“Hari ini hari yang bernilai bagi Kabupaten Takalar. Kita tahu bahwa tiga hari yang lalu Pak Sekda yang lama, Pak Hasbi, sudah pamit. Dan dengan sangat cepat, hari ini sudah ada Sekda yang baru,” ujar Daeng Manye.
Salah satu tantangan utama yang disoroti Bupati adalah kondisi fiskal daerah. Dalam arahannya, ia menyebut kewajiban pembayaran utang sekitar Rp313 miliar, dengan pembayaran tahunan lebih dari Rp50 miliar hingga 2030. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran sekitar Rp160 miliar.
Kondisi tersebut, menurut Daeng Manye, menuntut pemerintah daerah menyusun prioritas pembangunan secara cermat, sekaligus mencari sumber pertumbuhan ekonomi dan pendapatan baru.
Ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh membuat jajaran birokrasi kehilangan inisiatif. Sebaliknya, situasi tersebut harus mendorong lahirnya terobosan dalam memanfaatkan potensi daerah.
“Tekanan fiskal Takalar ini jangan membuat kita tidak mengambil inisiatif. Justru kesempatan di situlah untuk mengambil inisiatif, untuk mendobrak hal-hal yang menjadi kendala dan mengubahnya menjadi peluang,” tegasnya.
Daeng Manye menyebut Takalar memiliki potensi di sektor kelautan, pertanian, dan kawasan pegunungan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
Pengembangan usaha kecil dan menengah, promosi destinasi wisata, penguatan rantai pasok bahan baku, serta upaya menarik investasi dinilai perlu berjalan beriringan dengan pembenahan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, sekolah, penerangan, dan puskesmas.
Dalam konteks tersebut, Sekda diharapkan mampu menyelaraskan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pelayanan dasar.
Selain persoalan anggaran, optimalisasi aset milik pemerintah daerah menjadi salah satu pekerjaan yang secara khusus ditekankan kepada Ahmad Rivai.
Daeng Manye meminta inventarisasi dan penertiban aset dilakukan secara serius, mulai dari kejelasan administrasi dan sertifikasi hingga identifikasi peluang pemanfaatannya untuk kepentingan daerah.
Lapangan, rumah dinas, tanah kosong, dan bangunan milik pemerintah disebut sebagai contoh aset yang perlu ditata dan dievaluasi pemanfaatannya.
Menurut Bupati, aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal berpotensi memberikan nilai tambah apabila dikelola dengan perencanaan yang tepat, tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan kepentingan publik.
“Bagaimana kita maksimalkan, kita monetisasi istilahnya untuk mendapatkan PAD. Ini butuh pemikiran, butuh koordinasi yang intens, butuh identifikasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, pekerjaan tersebut membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk pengelola keuangan dan aset, camat, lurah, serta kepala desa.
Sekda diharapkan mampu memastikan penanganan aset berjalan sistematis, sehingga persoalan administrasi maupun pemanfaatan aset tidak terus berlarut-larut.
Dalam arahannya, Daeng Manye juga menyinggung persoalan aset yang berdampak langsung terhadap pelayanan pendidikan.
Ia mengungkapkan, terdapat tiga sekolah yang sebelumnya disegel masyarakat akibat persoalan alas hak atau dasar kepemilikan lahan. Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam sambutannya, sekolah di Patekene dan Galesong telah dibuka kembali, sementara persoalan sekolah di wilayah Takalar Lama juga disebut telah diselesaikan.
Bupati menilai persoalan kepemilikan aset pemerintah harus ditangani secara serius karena dampaknya dapat meluas hingga mengganggu pelayanan dasar masyarakat.
“Kasihan anak-anak kita, generasi masa depan, mau sekolah di mana,” ujarnya.
Ia meminta jajaran terkait menginventarisasi persoalan serupa dan menanganinya secara terukur agar kegiatan belajar-mengajar tidak kembali terganggu.
Penyelesaian persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa penataan aset bukan hanya urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan pelayanan publik.
Daeng Manye menegaskan, jabatan Sekda merupakan posisi karier tertinggi dalam birokrasi pemerintahan daerah. Karena itu, Ahmad Rivai dituntut memiliki kemampuan koordinasi, komunikasi, dan penyelesaian masalah yang kuat.
Ia mengibaratkan Sekda sebagai “mahapatih” yang membantu kepala daerah merumuskan strategi sekaligus memastikan kebijakan dapat dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan.
“Jabatan Sekda ini jabatan yang sangat strategis. Apa yang menjadi instruksi dari Bupati harus bisa diterjemahkan ke bawah,” tegasnya.
Koordinasi yang dimaksud tidak hanya melibatkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga camat, lurah, kepala desa, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
Bupati secara khusus menekankan pentingnya kecepatan merespons kebutuhan daerah. Ia menginginkan birokrasi yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan tidak terhambat oleh pola kerja yang lamban.
“Bagi saya yang sangat penting adalah fast response, cepat merespons apa yang menjadi kebutuhan daerah. Supaya Takalar ini dengan adanya mahapatih yang baru, larinya lebih kencang,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, Daeng Manye menilai kepastian regulasi dan kondisi daerah yang kondusif merupakan faktor penting untuk menarik investor.
Karena itu, ia meminta perangkat daerah memperkuat koordinasi agar proses pelayanan kepada pelaku usaha berjalan jelas, efektif, dan tidak berbelit-belit.
Sinergi antara pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pemangku kepentingan lainnya juga diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi serta membuka peluang investasi baru.
Pada saat yang sama, Bupati menyinggung rencana penguatan sistem penilaian kinerja ASN berbasis meritokrasi. Ia menyebut sekitar 60 persen komponen Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) nantinya akan berkaitan dengan prestasi kerja.
Rencana tersebut diarahkan untuk mendorong aparatur bekerja lebih produktif dan terukur, dengan penilaian yang tidak hanya bertumpu pada rutinitas administratif, tetapi juga memperhatikan kontribusi terhadap target organisasi.
Namun, implementasi kebijakan tersebut memerlukan indikator kinerja yang jelas dan mekanisme penilaian yang terukur agar penerapannya dapat dipahami secara objektif oleh seluruh ASN.
Bupati juga menjelaskan bahwa penetapan Sekda telah melalui proses penyaringan sejumlah kandidat. Ia mengakui setiap pejabat memiliki kapasitas masing-masing, tetapi jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh satu orang.
Pelantikan Ahmad Rivai berlangsung di tengah tantangan pengelolaan anggaran, kebutuhan pembenahan aset, tuntutan peningkatan pelayanan publik, dan upaya memperkuat perekonomian daerah.
Daeng Manye berharap Sekda yang baru mampu memperkuat koordinasi lintas OPD, mempercepat penyelesaian persoalan pemerintahan, mengoptimalkan aset daerah, serta mendorong kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keberhasilan agenda tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan jajaran birokrasi menerjemahkan arahan kepala daerah menjadi program yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan dilantiknya Sekda definitif, Pemerintah Kabupaten Takalar diharapkan semakin solid dalam menjalankan roda pemerintahan dan menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
