MAKASSAR,PO — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama rombongan serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Selasa (6/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas pengawasan dan penyelesaian berbagai persoalan pemerintah daerah, khususnya terkait aset Pemda, Barang Milik Daerah (BMD), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam kesempatan itu, Andi Sudirman mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah yang dinilainya penting untuk memperkuat tata kelola aset sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah,” ujar Andi Sudirman.
Ia menilai kepastian administrasi dan legalitas aset daerah akan memberikan dukungan penting bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
“Penyerahan sertifikat aset ini sangat membantu kami dalam mendukung pelaksanaan program-program daerah maupun program prioritas nasional,” katanya.
Andi Sudirman juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis daerah.
Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya menyangkut pengelolaan aset, tetapi juga mencakup isu lingkungan, persampahan, BUMD, serta sektor pembangunan lainnya yang berkaitan langsung dengan pencapaian target Asta Cita.
“Ada banyak program Bapak Presiden yang dapat kita dukung melalui fasilitasi Komisi II DPR RI, Kemendagri dan kementerian terkait. Ini dapat mempercepat pencapaian Asta Cita dan pembangunan daerah, termasuk terkait aset, lingkungan dan persampahan, BUMD serta sektor lainnya,” jelasnya.
Gubernur Sulsel berharap DPR RI melalui Komisi II terus mendorong kementerian terkait memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan aspirasi daerah.
“Kehadiran Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait tentu sangat membantu dan mempermudah proses tersebut,” ujarnya.
Selain persoalan aset dan BUMD, Andi Sudirman turut mengapresiasi perhatian Komisi II DPR RI terhadap aspirasi daerah, termasuk terkait pembebanan anggaran PPPK melalui APBN 2027, khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia berharap berbagai langkah kolaboratif tersebut dapat menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah percontohan dalam percepatan pelaksanaan program strategis nasional.
“Kami berharap Sulawesi Selatan dapat menjadi pilot project bagi daerah lain di Indonesia. Kami siap mempercepat sekaligus mendukung pelaksanaan program-program tersebut,” tegas Andi Sudirman.
Editor : Tim Redasksi
