TAKALAR,PO — Persoalan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi salah satu perhatian utama Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para camat dan kepala desa se-Kabupaten Takalar, Senin (5/10/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar tersebut digelar setelah apel gabungan. Pertemuan itu menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa, terutama dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Dalam forum tersebut, Daeng Manye secara khusus meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) segera mengambil langkah konkret terkait realisasi Siltap.
Bupati menekankan agar persoalan administrasi dan keuangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa tidak berlarut-larut sehingga dapat mengganggu kinerja aparatur desa.
“Saya ingin kita semua satu frekuensi. Satu pola pikir, satu pemahaman, dan satu tujuan dalam melayani masyarakat. Pertemuan hari ini, termasuk apel pagi tadi, adalah bagian dari upaya menyatukan itu,” kata Daeng Manye.
Menurutnya, pemerintahan tidak akan berjalan maksimal tanpa koordinasi yang solid antara seluruh tingkatan pemerintahan. Karena itu, kepala desa diminta tidak pasif ketika menghadapi persoalan di lapangan.
Daeng Manye membuka ruang komunikasi lebih intensif antara pemerintah desa dan Pemkab Takalar, khususnya ketika terdapat persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Setiap desa punya karakter dan tantangan yang tidak sama. Meskipun isunya sama, seperti pertanian, tapi konteks dan penyelesaiannya bisa berbeda. Maka perlu komunikasi intensif, satu visi dan satu komitmen dalam melayani warga,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan kepala desa maupun perangkat desa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dalam menopang roda pemerintahan di tingkat desa.
Selain persoalan Siltap, Bupati turut menekankan pentingnya menjaga kekompakan antar kepala desa. Ia berharap organisasi kepala desa, termasuk APDESI, dapat menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan solidaritas, bukan sebaliknya.
“Kita harus kompak, harus bersama. Saya berdiri untuk masyarakat dan saya berpihak untuk desa,” tegasnya.
Rakor tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyamaan persepsi, tetapi berlanjut pada langkah konkret di lapangan. Terutama dalam mempercepat penyelesaian persoalan Siltap serta memastikan koordinasi pemerintah kabupaten dan desa semakin efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan komunikasi yang lebih terbuka dan koordinasi yang solid, Pemkab Takalar mendorong seluruh jajaran pemerintahan desa bergerak dalam arah yang sama: memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama.
Editor : Amin
