PASURUAN,PO — Pemerintah memperkuat ekosistem peternakan sapi perah dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.
Penguatan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian (Kementan) ke Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur, Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (28/9/2026).
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan didampingi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda.
Titiek mengatakan, persoalan persusuan nasional tidak dapat dilihat hanya dari sisi produksi. Pemerintah perlu memastikan rantai pasok berjalan efektif mulai dari peternak, koperasi, industri pengolahan hingga konsumen.
“Kami ingin melihat bagaimana rantai pasok susu berjalan, apa yang masih menjadi hambatan, serta dukungan apa yang diperlukan agar peternak, koperasi, industri, dan pemerintah dapat bergerak dalam satu ekosistem yang saling memperkuat,” ujar Titiek.
Menurutnya, KUTT Suka Makmur memiliki peran strategis karena tidak hanya mengumpulkan dan memasarkan susu hasil produksi peternak, tetapi juga memberikan dukungan berupa penyediaan pakan, pelayanan kesehatan hewan hingga pembiayaan.
“Kemandirian susu nasional bukan sekadar persoalan menambah sapi, tetapi membangun ekosistem yang membuat peternak mampu menghasilkan susu secara produktif, efisien, dan berkelanjutan,” tegasnya.
KUTT Suka Makmur saat ini menaungi lebih dari 2.000 peternak dengan populasi sekitar 8.700 ekor sapi perah. Produksi susu segar koperasi mencapai sekitar 35 ton per hari. Selain menampung produksi peternak, koperasi juga mengembangkan produk olahan dan menjalin kemitraan penyerapan susu dengan industri.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengungkapkan tantangan utama persusuan nasional masih terletak pada rendahnya kontribusi produksi dalam negeri.
Saat ini, produksi susu segar domestik baru memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional. Artinya, sebagian besar kebutuhan masih harus dipenuhi melalui impor.
Kondisi tersebut, kata Agung, sekaligus membuka ruang pengembangan usaha peternakan sapi perah di dalam negeri.
“Kita masih membutuhkan penambahan sapi perah dalam jumlah besar. Tetapi yang dibangun bukan hanya populasinya. Produktivitas, kesehatan hewan, pakan, pembiayaan, sampai kepastian penyerapan susu peternak juga harus disiapkan bersama,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan penambahan sedikitnya 600 ribu ekor sapi perah indukan hingga 2029. Penambahan populasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya menekan ketergantungan terhadap impor pada 2030.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan dan fasilitas bagi peternak. Dukungan antara lain mencakup uang muka pembelian sapi, asuransi, pembangunan kandang dan alat perah, dengan sebagian pembiayaan dapat memanfaatkan skema perbankan.
“Kita ingin peternak bisa menambah sapi tanpa harus menanggung seluruh biaya di awal. Karena itu, pemerintah menyiapkan skema dukungan yang lebih sesuai dengan karakter usaha sapi perah,” katanya.
Namun, peningkatan populasi sapi harus dibarengi dengan kesiapan pasar. Agung menegaskan, produksi susu peternak harus memiliki kepastian penyerapan agar peningkatan produksi tidak justru menimbulkan persoalan baru di tingkat peternak.
“Tidak boleh ada susu segar peternak yang tidak terserap. Kalau produksi ditingkatkan, industri dan pasarnya juga harus siap. Peternak perlu mendapat kepastian bahwa susu yang mereka hasilkan memiliki pasar,” tegas Agung.
Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo mengatakan subsektor persusuan memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat di daerahnya.
Menurutnya, pengembangan sapi perah membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari ketersediaan pakan hingga jaminan penyerapan hasil produksi.
“Pasuruan memiliki potensi sapi perah dan produksi susu yang besar. Tantangan kami adalah bagaimana produksi terus meningkat dengan dukungan pakan yang cukup, sekaligus memastikan susu peternak terserap dengan baik oleh koperasi dan industri,” ujar Rusdi.
Ia menambahkan, pemanfaatan lahan untuk penyediaan hijauan dan bahan baku pakan perlu diperluas agar usaha peternakan sapi perah dapat berkembang secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua KUTT Suka Makmur Evi Zainal Abidin menilai penguatan koperasi harus dibarengi dengan pola kemitraan yang sehat antara koperasi dan industri.
“Industri dan koperasi sudah selayaknya menjadi mitra strategis yang saling membesarkan. Kemitraan yang sehat akan membuka ruang agar peternak berkembang, koperasi semakin kuat, dan industri mendapatkan pasokan susu yang berkualitas,” ujarnya.
KUTT Suka Makmur juga terus mengembangkan produk olahan susu sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah. Namun, Evi menekankan ketersediaan pakan tetap menjadi fondasi utama untuk menjaga produktivitas peternak.
“Sumber pakan dan bahan baku pakan menjadi salah satu kunci berkembangnya peternakan sapi perah di Indonesia. Kalau pakan tersedia dan kemitraan berjalan baik, peternak memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya,” katanya.
Kunjungan Komisi IV DPR RI bersama Kementan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, peternak dan industri.
Penguatan ekosistem tersebut diarahkan tidak hanya untuk mengejar peningkatan populasi sapi perah, tetapi juga memastikan produktivitas, ketersediaan pakan, akses pembiayaan, kualitas susu dan kepastian pasar berjalan secara beriringan.
Dengan pendekatan tersebut, peningkatan produksi susu nasional diharapkan dapat memberi dampak langsung terhadap keberlanjutan usaha peternak sekaligus memperkuat kontribusi produksi dalam negeri terhadap kebutuhan susu nasional.
Sumber : Kementan RI
Editor : Tim Redaksi
