JAKARTA,PO – Pemerintah menargetkan tekanan harga beras mulai mereda pada pekan ini. Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memastikan berbagai instrumen intervensi terus diperkuat, mulai dari penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan hingga penguatan distribusi melalui Perum Bulog.
Target tersebut disampaikan Amran di Jakarta, Senin (21/9/2026), di tengah perhatian pemerintah terhadap pergerakan harga beras di tingkat konsumen.
Pemerintah menilai ruang intervensi masih cukup besar. Salah satu penopangnya adalah posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang masih berada di level tinggi.
Berdasarkan data Bapanas, stok CBP yang dikelola Bulog per 18 September 2026 mencapai sekitar 4,6 juta ton. Sepanjang 2026 hingga pertengahan September, sekitar 2,3 juta ton CBP telah disalurkan melalui berbagai program, termasuk SPHP dan bantuan pangan.
Besarnya stok tersebut menjadi bantalan pemerintah untuk memperluas intervensi pasar ketika harga beras mengalami tekanan.
Sebelumnya, pemerintah juga telah memutuskan menambah alokasi SPHP beras sebanyak 1 juta ton. Penambahan itu dilakukan setelah realisasi penjualan SPHP hingga 7 September mencapai sekitar 758 ribu ton atau 91,55 persen dari alokasi awal 828 ribu ton. Tambahan pasokan tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan beras dengan harga terjangkau hingga akhir tahun.
Amran juga meminta Bulog memperkuat distribusi beras, termasuk memperluas akses melalui jaringan ritel modern. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan stabilisasi harga tidak hanya berkaitan dengan jumlah stok yang tersedia, tetapi juga bagaimana beras pemerintah dapat bergerak secara efektif hingga ke titik penjualan.
Di sisi lain, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat. Untuk periode Oktober–Desember 2026, bantuan kembali dialokasikan bagi 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan jatah 10 kilogram beras per penerima setiap bulan.
Langkah tersebut diharapkan ikut mengurangi tekanan permintaan masyarakat terhadap beras komersial sekaligus memberikan perlindungan bagi kelompok penerima manfaat.
Namun, intervensi pemerintah berlangsung ketika pergerakan harga beras masih menjadi perhatian. Karena itu, efektivitas tambahan SPHP, percepatan bantuan pangan, serta distribusi Bulog menjadi faktor penting untuk melihat apakah target penurunan harga dapat segera terealisasi di pasar.
Pemerintah juga memperketat pengawasan harga dan mutu beras. Bapanas bersama Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah dan Bulog telah melakukan pemantauan di ratusan titik di berbagai daerah. Pengawasan diarahkan untuk memastikan harga beras berada dalam koridor ketentuan sekaligus mencegah praktik perdagangan yang merugikan konsumen.
Pengawasan tersebut juga mencakup produk beras fortifikasi. Bapanas sebelumnya menemukan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi ketentuan mutu dan kandungan sebagaimana tercantum pada label. Pemerintah menyatakan produk yang bermasalah telah dihentikan produksinya dan proses penarikan dari peredaran dilakukan.
Di tengah berbagai langkah tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional masih terjaga. Pemantauan Bapanas di Pasar Induk Beras Cipinang pada 19 September juga menunjukkan pasokan berada di kisaran 1.500 ton per hari.
Dengan stok pemerintah yang masih kuat dan tambahan kuota SPHP yang tengah diproses, pemerintah kini mengarahkan perhatian pada efektivitas distribusi agar pasokan tidak berhenti di gudang, tetapi benar-benar tersedia bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau.
Targetnya jelas: tekanan harga beras di tingkat konsumen mulai mereda pada pekan ini. Pergerakan harga setelah penguatan intervensi pemerintah akan menjadi ukuran penting efektivitas kebijakan stabilisasi pangan yang sedang dijalankan.
Kementan RI
Editor : Tim Redaksi
