MAKASSAR,PO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan keuangan daerah. Caranya lewat webinar bertajuk “APBD On Time” yang digelar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel, Jumat (7/8/2026).
Webinar yang berlangsung secara daring itu diikuti ASN lingkup Pemprov Sulsel serta perwakilan pemerintah daerah dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari tiga instansi strategis: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel.
Kepala BKAD Sulsel, Reza Faisal Saleh, mengatakan webinar ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman aparatur soal regulasi dan pencegahan korupsi.
“Webinar ini menjadi sarana untuk menambah ilmu, memperluas wawasan, serta memperbarui pemahaman mengenai berbagai regulasi dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas kita masing-masing,” ujarnya.
Bukan Sekadar Tepat Waktu
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Rikie, dalam paparannya menekankan bahwa penyusunan APBD tidak cukup hanya mengejar ketepatan waktu. Lebih dari itu, APBD harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan.
“Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas sehingga setiap anggaran dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Pesan Tegas dari Kejati dan Polda
Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Ronald Ferdinand Worotikan, memberikan penekanan soal batas-batas kewenangan pengelola keuangan daerah.
“Tidak setiap kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi. Namun, setiap pengelola keuangan harus memahami batas-batas kewenangan serta potensi risiko hukum dalam setiap pengambilan keputusan,” jelasnya.
Dari sisi penegakan hukum, Kanit 4 Dittipikor Reskrimsus Polda Sulsel, Komisaris Polisi Amri, mendorong sinergi antara pemerintah daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan aparat penegak hukum. Kolaborasi ini disebut sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan APBD.
Melalui webinar ini, Pemprov Sulsel berharap para pengelola keuangan daerah memiliki pemahaman yang lebih baik soal regulasi dan prinsip pengelolaan APBD. Penguatan kapasitas ini ditargetkan mendukung proses penyusunan dan pelaksanaan APBD yang tepat waktu, sesuai ketentuan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Editor : Amin
